Dampak Covid-19 PHRI: 200.000 pekerja hotel yang bekerja di pusat perbelanjaan dipulangkan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pengusaha restoran kian frustasi dengan masifnya pembatasan sosial (PSBB) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Langkah-langkah penghematan PSBB telah diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

Emil Arifin, Wakil Presiden Direktur Bisnis Hotel Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mengatakan pembatasan masih ada ketika restoran tidak lagi menyediakan layanan katering yang sangat menyulitkan pengusaha.

“Kami sangat prihatin dengan perluasan PSBB, karena nasib karyawan restoran otomatis menyebabkan hampir 200.000 orang dipulangkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (29/9) / 2020. — Baca: Pandemi Covid-19 memaksa penyewa mal untuk menyerah

Baca: Asosiasi Pusat Perbelanjaan Serukan Pemerintah Bantu Pegawai Gaji dan Bebas Pajak

Jelaskan Ribuan PSBB DKI Jakarta Dalam dua minggu ke depan, ruang lingkup pekerjaan akan diperketat dan diperluas hingga otomatis memberhentikan karyawan yang terkena dampak.

Emil mengatakan bahwa 200.000 karyawan tersebar di 80 pusat perbelanjaan di Jakarta setiap hari, dan setiap pusat perbelanjaan memiliki kurang lebih 80 restoran. Tidak. Diperkirakan setiap restoran memiliki 50 karyawan yang bekerja secara sif, termasuk 30 hingga 35 pekerja sementara. – “Jadi sesekali jadi pekerja sehari-hari dan mendapat bayaran saat datang. Biasanya banyak pelayan, pembantu, dan jasa housekeeping. Begitu tidak ada makanan, mereka yang duluan mendapat makanan,” jelas Emil.

Dia mencontohkan, penghitungan 200.000 pegawai yang dipulangkan hanya berdasarkan restoran di mal, tidak semua restoran di Jakarta. Ia mengatakan setidaknya sekitar 4.000 restoran tersebar di hotel atau stand mandiri di luar pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, potensinya sangat besar (penyederhanaan), yang merupakan masalah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Diakuinya, karena pemasukan terpenting berasal dari industri katering, bahkan tidak semua restoran bisa menyediakan layanan takeaway atau delivery.

“Restoran memang diperbaiki. Tidak semua orang bisa mengambil. Menu dan cara pelayanannya berbeda. Misalnya seperti sushi, itu tidak mudah. ​​Setidaknya 10% (yang dapat mengandalkan penjualan online)”, Dia menjelaskan. –Menurutnya, akan lebih baik jika pembatasannya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Kebijakan perjanjian kesehatan yang diterapkan oleh restoran. Ia mengatakan, hotel dan restoran di mall-mall besar telah menerapkan regulasi kesehatan dengan benar sesuai regulasi.

“Yang sudah melaksanakan perjanjian kesehatan, seperti di pusat perbelanjaan dan hotel, harus mengikuti makan yang biasa dan harus memiliki kapasitas yang memadai. Dia menyimpulkan bahwa 50% orang. Jadi selektiflah, Jangan Kalahkan Hidangan Ini (Semua Rumah Makan) .- Artikel ini pernah dimuat di Kompas.com dengan judul “PHRI Sebut 200.000 Karyawan Restoran yang Bekerja di Pusat Perbelanjaan di Rumah”.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *