Pagu indikatif anggaran Kementerian ATR / BPN tahun 2021 sebesar Rp 8,93 miliar

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) telah mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2021, Itu 8,93 triliun rupiah. Anggaran tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Direktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia S-692 / MK.02 / 2020 dan B-636. /M.PPN/D.8/KU. 01.01 / 08/2020 / tanggal 5 Agustus 2020.

Anggaran tersebut meliputi rupiah murni senilai 6,6 triliun rupiah, pendapatan negara bukan pajak (GNPP) 1,56 triliun rupiah dan luar negeri 721,4 rupiah Pinjaman dan Hibah (PHLN) miliar rupiah. –MenteriATR / BPN Himawan Arif Sugoto menjelaskan bahwa dibandingkan dengan DIPA 2020 sebesar Rp 8,64 miliar, pagu indikatif tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 869,5 miliar.

78%, “kata Himawan Senin (9 Juli 2020) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus II DPR RI di Jakarta.

Baca: Kementerian Keuangan ajukan 2021 Anggaran Rp 43,3 triliun-katanya, batas atas indikatif tahun 2021 juga naik 3% dari usulan sebelumnya Rp 86,67 miliar. Hiwaman menambahkan, pagu indikatif atas anggaran akan digunakan untuk sertifikat kepemilikan tanah, awal Batasannya 7,5 juta sampai 9 juta rupiah. Lahan yang semula digunakan 5,2 juta lahan telah menjadi 5,4 juta lahan. Dget akan mendukung ladang pangan seluas 60.000 hektar (food storage) dan lisensi software untuk pemetaan lahan Sertifikat (software).

Baca: Hampir 50% Naik, Panitia Kedelapan Setujui Anggaran Kemensos Rp 92 Untuk TA 2021 Urusan TA 2021, 817 Triliun Dolar AS

“Anggaran itu akan digunakan untuk Rencana prioritas terutama untuk percepatan perencanaan tata guna lahan kabupaten / kota, percepatan penyelesaian peta lahan kabupaten / kota, dan percepatan pendaftaran tanah komprehensif yang sistematis (PTSL), ā€¯jelasnya. Pembelian tanah untuk kepentingan umum, penguasaan dan penguasaan tanah dan ruang, penyelesaian sengketa dan konflik tanah, dan regulasi elektronik.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *