Delapan kesimpulan PDR antara DPR RI dengan Dirjen PLN Panitia Ketujuh

Laporan wartawan Tribunnews.com Vincentius Jyestha-Jakarta Tribunnews.com-Sidang panitia ketujuh (RDP) antara DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini sampai pada delapan kesimpulan.

Pertemuan awalnya difokuskan pada rencana pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) untuk menyelesaikan situasi keuangan perusahaan listrik publik. DRI RI Sugeng Suparwoto, Ketua Panitia Ketujuh, mengatakan kesimpulan pertama mendesak Dirut PLN untuk memajukan secara detail rencana 35.000 MW, 7.000 MW dan pembangkit yang masih dalam pengerjaan. Sugeng mengatakan saat membacakan kesimpulan rapat: “Termasuk analisis kebutuhan suplai, lokasi, progres, permasalahan dan solusi untuk mengatasi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia yang akan dibahas di Dewan Ketenagalistrikan ke-7.” Panitia Ketujuh DPR RI Ruang rapat, Jakarta, Senayan, Selasa (25/8/2020) – kesimpulan kedua, ketujuh panitia mendukung upaya PLN memasuki lapangan hulu energi primer batu bara dalam kisaran tertentu. — Selain itu, juga mendukung upaya peningkatan jumlah DMO batubara dengan harga yang wajar untuk memastikan kebutuhan batubara PLTU mencapai 141 juta ton pada tahun 2028. -Baca: Bisnis terus merugi, dan target tahun depan pendapatan PLN 391,6 triliun rupiah-kemudian, kesimpulan ketiga, ketujuh panitia mendukung PLN untuk mencari gas DMO dan menjamin keamanan energi gas primer pembangkit listrik yang dikelola Upaya menjadi tanggung jawab PLN dan IPP. Sugeng mengatakan: “Selama periode ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (No. 15 tahun 2019) harus diperhatikan.” Dia menambahkan: “Komite Kelima dan Ketujuh mendesak presiden dan CEO PLN untuk mengkomunikasikan kemajuan transisi energi dan strategi inovasi untuk memanfaatkan peluang investasi guna mencapai tujuan 23% energi baru dan energi terbarukan pada tahun 2025. . “

Membaca: Pemimpin itu positif. Indonesia, hingga akhir 2021.

Terkait kesimpulan ketujuh, panitia ketujuh meminta Dirut PLN untuk melaporkan perkembangan perundingan IPP non listrik selama pandemi COVID-19.

“Terakhir, dan akhir yang kedelapan kalinya, Panitia Ketujuh mewajibkan Dirut PLN untuk menyampaikan data tertulis dan jawaban atas semua pertanyaan Panitia Ketujuh, dan menyerahkannya paling lambat 3 September 2020.”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *