Pengamat: IPO Pertamina Holdings telah memenuhi otorisasi Konstitusi

Liputan Tribunnews.com Malvyandie-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pakar hukum dagang Ary Zulfikar menilai IPO Pertamina sesuai dengan kewenangan UUD 1945, khususnya Pasal 33. Maksud dari IPO adalah- “Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau tujuan akhir (IPO Pertamina) kondusif untuk kemakmuran rakyat sendiri, kenapa tidak? IPO, kita bisa lihat lebih banyak. Dia menjelaskan di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Bacaan: Hadirkan Nilai Bagi Masyarakat, Pertamina Optimalkan Aset Taman Budaya

Bacaan: Diskon Pertamina Izinkan Masyarakat Hilangkan Premi BBM Harga Perovskit Berlaku untuk Provinsi

Selain itu, tambahnya, Harga penawaran umum tersebut merupakan sub sekuritas atau anak perusahaan Pertamina.

Bukan BUMN Pertamina. Selama tujuannya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, daya saing, dan stabilitas, Ary akan memperlakukannya sebagai perilaku sosial yang positif. Ary berkata: “Oleh karena itu,” lanjut Ary, “Memasukkan under-holding ke dalam pasar saham hanyalah cara untuk mempromosikan kemakmuran rakyat itu sendiri. -Kecuali untuk memajukan kemakmuran rakyat, (selain itu dia menjelaskan: Perusahaan Pertamina disebut BUMN. Terakhir untuk rakyat, “Dalam kasus sebuah negara (BUMN dalam hal ini), kendalikan cabang produksi yang mengontrol jalannya penduduk.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *