Anggota DPR: Saat terjadi pandemi, UMKM membutuhkan solusi khusus

Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah melanda banyak sektor ekonomi, dan pelaku UMKM tetap harus mendapat penanganan prioritas. Sektor ekonomi adalah salah satu industri yang paling terpengaruh. Hal tersebut secara langsung terpengaruh dan berpotensi mendorong roda perekonomian negara untuk terus berputar.

Baca: Strategi Risma Perkuat UMKM Saat Pandemi Covid-19

Bacaan: Hasto: Penguatan UMKM Saat Pandemi adalah Sikap PDI Perjuangan-UMKM sudah banyak dibicarakan oleh semua pihak, Namun dampak dan hasilnya masih kecil. Dari inovasi produk hulu hingga hilir, produk, barang dan jasa UMKM memang membutuhkan solusi nyata, dan ditingkatkan levelnya terkait peran strategis dan fungsi kementerian. Perwujudan koperasi dan UMKM juga sangat mendesak.

Marwan Jafar, DPR mencontohkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang hanya mencapai 13% atau sebanyak 8 juta UMKM yang terhubung menggunakan pemasaran online.

Artinya Kementerian memiliki banyak pekerjaan, 87% lebih untuk masuk ke pasar online, memberikan bantuan teknis yang inovatif termasuk digital marketing, dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan besar atau swasta.

“Selain kementerian dan komisi terkait yang bersinggungan dengan kinerja departemen pemerintah, serta banyak pemangku kepentingan tingkat kementerian dan lembaga, peserta UMKM harus selalu berkoordinasi dan berkoordinasi untuk terus memajukan atau membantu peserta UMKM menemukan dan membantu menyelesaikan berbagai kendala. Serta mempromosikan dan merealisasikan bisnis secara berkelanjutan. Kemampuan penjualan yang inovatif tinggi. Melalui upaya tersebut, para pekerja UMKM akan mendapatkan solusi yang nyata, “kata Marwan, Senin (27 Juli 2020).

Berdasarkan arsip atau berbagai dokumen media, dalam diskusi virtual bertajuk “Les Anggota Komite VI DPR RI”, isu-isu terkait pemulihan ekonomi negara juga dikaji, terutama selama dan setelah pandemi. Dengan kontribusi ribuan peserta UMKM, tetap harus mendapatkan dukungan dari banyak peserta dan pemegang saham. Pemangku kepentingan, peneliti, dan departemen pemerintah menekankan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan pemangku kepentingan UMKM untuk segera meningkatkan peringkatnya, termasuk bantuan anggaran investasi, pemotongan pajak, akses bahan baku, penjualan, ekspor, dan beberapa aspek teknis penting lainnya. Di sisi lain, hingga saat ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena “banyak dari departemen tersebut juga dikelola oleh kementerian lain. -Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah harus bisa menjadi komando yang baik atau koordinasi yang memusingkan bagi seluruh peserta. Koordinasi. Sebenarnya sepertinya belum ada upaya untuk itu, ”kata Marwan Jafar. Karenanya, pihaknya akan mendukung penuh apa yang dilakukan pemerintah untuk stabilitas ekonomi negara. -Secara khusus, Republik Demokratik Rakyat siap mendukung penuh anggaran dan peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi pada peserta UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dengan Rp 1 triliun masih kurang atau bahkan tidak ada artinya. Yang masih di level C bisa ditingkatkan ke level B atau level A, jadi dari segi anggaran, bisa sangat ditingkatkan. (Willy Widianto (Willy Widianto))

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *