Mendorong jual beli produk Anda sendiri, Ketum Kadin (Ketum Kadin): Ini menjamin kepastian pasar produk lokal

Laporan Reporter Tribunnews Fitri Wulandari-Presiden Kamar Dagang (Kadin) Jakarta (Kadin) Jakarta Rosalani (Roslani) mengatakan, pihaknya sudah mulai membahas cara menangani corona selanjutnya. Dampak. Dampak pandemi (Covid-19) terhadap perekonomian nasional.

Termasuk komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menginisiasi rencana yang dapat mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri.

Baca: Bagaimana Komite Perdagangan dan Industri DPR Pangkas Lapangan Kerja Saat Pandemi — Baca: Federasi Perindustrian dan Perdagangan Jabar menjadi organisasi yang mencurigakan akibat tudingan Presiden di Whatsapp

Ini soal mengurangi jumlah orang yang terkena dampak keterpurukan ekonomi Tingkat PHK yang dihasilkan.

Dia mengungkapkan pernyataan ini di webinar dan berhasil meluncurkan rencana “Beli dan Jual Produk Anda Sendiri”. Rosanne mengatakan: “Dalam hal ini, kami khususnya Pak Luhut, Kepala Daerah West Esta didorong. Kami mendorong bagaimana meningkatkan penggunaan produk nasional.” — Menurutnya Karena penggunaan produk yang dihasilkan anak dalam negeri, perusahaan dalam negeri dapat melihat bahwa produknya mampu bersaing dengan produk luar negeri dan memiliki pasar lokal yang cukup. Selama pandemi corona, para pelaku bisnis pasti akan didorong untuk bersikap proaktif.

“Kemarin juga kita bicarakan. Pak Menko, karena penggunaan produk dalam negeri juga menjelaskan kepada Rosan (Rosan) bahwa ini produk lokal. Selain itu, kata Rosan (Rosan), Penting juga untuk memulai prosedur, seperti “Mari kita beli dan jual produk kita sendiri”, yang harus mampu menahan gelombang PHK.

“Dan yang terpenting, mampu menahan laju PHK atau PHK menjadi sangat penting dalam dunia bisnis . Kata Lobsang. “

Pemerintah juga akan mewajibkan proyek-proyek terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan publik untuk menggunakan produk dalam negeri yang sudah tersedia.

Penggunaan kuantitatif produk nasional ini nantinya akan ditentukan oleh Biro Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP) audit.

“Bukan hanya wajib, tapi juga akan diaudit oleh BPKP di masing-masing BUMN, terutama bila produk dalam negeri digunakan yang menjadi evaluasi kinerja KPI),” tutup Luosang. .

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *