Menentukan UMP 2021 dan respon Menaker Ida terhadap kecemasan pekerja

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan penetapan upah minimum tahun 2021 akan selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perekonomian Indonesia. — Melihat situasi ini, menurutnya, tidak mungkin menetapkan UMR dalam keadaan normal.

Baca: 17 Mahasiswa Unima yang Menolak “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Minahasa” setelah memboikot protes-Selain itu, sesuai PP 78/2019, Penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dilakukan pada 2021. Ada menjelaskan dalam jumpa pers, Rabu (7/10), kami biasanya tidak bisa membuat keputusan berdasarkan peraturan atau undang-undang pemerintah.

Baca: DPR Setujui UU Cipta Kerja, Sejumlah Organisasi Pendidikan Merespon Ini-Rekomendasi Gaji Nasional UMP 2021 Sama dengan 2020. Menurut dia, usulan tersebut akan menjadi bagian dari penetapan upah minimum tahun depan.

“Karena terpaksa mengikuti PP 78 atau mengikuti undang-undang baru ini, pasti akan banyak perusahaan yang” tidak bisa membayar UMR, “jelas Ida, seperti tulisan Kontan” Menaker: Komisi Pengupahan merekomendasikan UMP tahun 2021. Sama seperti UMP tahun 2020 “.

Meski begitu, Ida tetap menjamin pihaknya akan memberikan perkembangan terkini. Simak terus komentar gaji Majelis Nasional.

Bahas UMP 2021 dengan pengusaha dan serikat pekerja

Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa UMP 2021 yang mengatur formula penghitungan anggota Kongres tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *