UU Cipta Kerja menjanjikan pesangon bagi 32 pekerja yang di-PHK, dan KSPI bersiap mogok secara nasional.

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) dan pemerintah telah menyepakati klaster ketenagakerjaan dalam “UU Cipta Kerja”. Saat menghubungi Jakarta (Senin, 28 September 2020).

Menurut Firman, semua fraksi di Republik Demokratik Rakyat telah mencapai kesepakatan tentang kelompok buruh melalui kelompok lobi yang sangat sulit, dengan mempertimbangkan kontribusi pekerja.

“Permulaan masalahnya adalah pesangon. Semua fraksi sepakat, pesangon 32 kali gaji, 23 kali perusahaan, dan 9 kali BPJS yang disetujui pemerintah.” Selain itu juga menentukan masalah upah minimum regional menurut daerah atau kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

Bacaan: Pakar Konstitusi: UU Komprehensif Ini Cuma Kerugian Waktu dan Biaya – “Awalnya hanya pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah termasuk inflasi. Sehingga tidak akan menimbulkan tekanan pada semua pihak.” – Setelah organisasi buruh mencapai kesepakatan Menurut Firman, langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat paripurna di DPR Baleg melalui rapat kerja dengan pemerintah. Rapat .

Bacaan: DPR Baleg memanggil Hak Pekerja dan Pengusaha untuk mendapatkan proporsi yang sesuai secara hukum secara komprehensif

“Waktu tergantung jadwal. Besok, dia akan menyelesaikan semua pekerjaan yang direncanakan selama masa persidangan terakhir. Dia Katakan: “Insya Allah (disahkan pada 8 Oktober 2020). “-Fierman yakin setelah RUU penciptaan lapangan kerja disahkan, semua pihak akan lebih sadar akan kepastian hukum dan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia saat ekonomi Indonesia pulih. Pandemi COVID-19. Ia mengatakan:“ Kita Tujuannya untuk menjaga pembangunan ekonomi tanpa PHK. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *