Indonesia berpeluang besar menjadi tujuan transfer investasi dari China. . .

Reporter Tribunnews.com Laporan Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, Indonesia telah menjadi kesempatan sekali seumur hidup sebagai tujuan redistribusi investasi asing yang meninggalkan China.

Dikatakannya salah satu daya tarik investasi Indonesia adalah pasar yang sangat besar. .-Tauhid meyakini, investor asing juga memandang Indonesia sebagai negara dengan potensi pertumbuhan pasar yang besar. Untuk transfer investasi dari China, Indonesia harus bersaing dengan negara lain seperti India, Thailand, Vietnam, dan Filipina, ”kata Tauhid kepada wartawan, Kamis, 28 Mei 2020. KKP bersiap memberikan bantuan khusus 1,1 juta kepada nelayan yang belum dilindungi. Kompensasi Bantuan Sosial-Hingga tahun lalu, sedikitnya 33 perusahaan telah meninggalkan China dan merelokasi pabriknya. -Namun, perusahaan tersebut tidak pindah ke Indonesia karena keengganan untuk memindahkan basis produksi perusahaan ke Vietnam dan Thailand Soal Harga Tanah .

Baca: Review Pernyataan Haris Azhar Menteri Allanga: Masyarakat Sudah Jadi Tes Politik .

Penilaian India, selain harga tanah, banyak faktor yang membuat investor asing Saat khawatir, khawatirkan investasi di Indonesia.

“Pertama, pertumbuhan upah terlalu tinggi. Setiap tahun, upah tenaga kerja Indonesia naik 7-8%. Sementara kenaikan upah di negara-negara seperti Vietnam dan India hanya sekitar 4-5%, ”jelas Tauhid.

Baca: Ingat, Jumat Hari Terakhir Pajak Cuci Mobil DKI Jakarta

Kedua, pertahankan Situasi saat ini masih minimnya infrastruktur jaringan logistik. Ketiga, investor asing enggan beralih ke Indonesia. Indonesia terkenal dengan birokrasinya, termasuk perpajakannya.

“Misalnya investor Jepang selalu merasakan perpajakan Indonesia Prosedurnya cukup rumit, “kata Tauhid. -Banyak perubahan telah dimulai. Pemerintah telah mengurangi birokrasi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia menjelaskan:” Pemerintah Indonesia harus bisa memberikan pengusaha hukum Kepastian merespon kekhawatiran para investor tersebut untuk menarik peluang investasi asing. “Memberikan fasilitas untuk memfasilitasi investasi, memberikan insentif terkait pajak ik tinggi, dan mempercepat reformasi birokrasi dan regulasi terkait investasi.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *