Delapan kesimpulan PDR antara DPR RI dengan Dirjen PLN Panitia Ketujuh

Laporan wartawan Tribunnews.com Vincentius Jyestha-Jakarta Tribunnews.com-Sidang panitia ketujuh (RDP) antara DPR RI dan Dirut PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini sampai pada delapan kesimpulan.

Pertemuan awalnya difokuskan pada rencana pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) untuk menyelesaikan situasi keuangan perusahaan listrik publik.

Ketua Panitia Ketujuh DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kesimpulan pertama adalah mendesak Dirut PLN untuk mengkomunikasikan secara detail rencana 35.000 MW, 7.000 MW dan pembangkit yang masih dalam pengerjaan. Sugeng mengatakan: “Termasuk analisa supply demand, lokasi, progress, problem dan solusi untuk menyelesaikan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia yang akan dibahas dalam Panitia Ketujuh Panitia Kelistrikan.” Kesimpulannya, pada rapat Panitia Ketujuh RPD RI Senayan Room, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Kesimpulan kedua, Panitia Ketujuh mendukung upaya PLN memasuki bidang energi primer hulu batubara di pedalaman — Selain itu, juga mendukung upaya peningkatan jumlah DMO batubara dengan harga yang wajar untuk menjamin PLTU batubara pada tahun 2028 Permintaan mencapai 141 juta ton. — Bacaan: Bisnis terus merugi, dan target tahun depan pendapatan PLN 391,6 triliun rupiah, lalu kesimpulan ketiga, Komite Ketujuh mendukung upaya PLN menemukan DMO gas bumi dan memastikan pasokan gas bumi aman. PLN dan IPP .- “Komite keempat dan ketujuh mendesak ketua eksekutif PLN untuk berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri LHK, serta mengembangkan strategi dan sumber daya investasi yang diperlukan untuk perubahan teknologi pembangkit listrik selama masa transisi Sugeng mengatakan: “Patuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (No. 15 tahun 2019).

“Kelima, ketujuh panitia mendesak Dirut dan Dirut PLN untuk mengkomunikasikan kemajuan transisi energi dan strategi inovasi untuk memanfaatkan peluang investasi guna mencapai tujuan 23% energi baru dan energi terbarukan pada tahun 2025 . “.

Membaca: Pemimpin itu positif. Indonesia, hingga akhir 2021.

Terkait kesimpulan ketujuh, panitia ketujuh meminta kepada Dirut PLN untuk melaporkan perkembangan negosiasi IPP off-grid selama pandemi COVID-19. Menyerahkan data tertulis dan jawaban panitia ketujuh atas semua pertanyaan, dan menyerahkan paling lambat 3 September 2020.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *