Partai Buruh melakukan pemogokan di seluruh negeri dan menolak konfirmasi Undang-Undang Penciptaan Buruh. Ini adalah tanggapan Kardin

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Federasi Industri dan Perdagangan (Kadin) telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan posisi resmi organisasi tersebut terkait rencana pemogokan nasional serikat pekerja. Surat yang ditandatangani Presiden Kadin Rosan Roeslani menjelaskan bahwa menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mogok adalah hak dasar pekerja, setelah gagalnya organisasi ketenagakerjaan adalah sah dan tertib. Bernegosiasi dengan damai. Tidak. Pasal 3 Tahun 2003 menegaskan, jika mogok tidak dilakukan setelah perundingan gagal, maka mogok tersebut tidak sah, ”tulis Rosen, Kamis (10 Januari 2020). — Selain itu, menurut undang-undang di Jakarta Dalam rangka upaya Pemerintah DKI dalam mengendalikan dan menanggulangi pandemi Covid 19 Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina yaitu Pergub Nomor 88 Tahun 2020 Pasal 14 (a) dan (b) ditetapkan dengan alasan kesehatan masyarakat. , Masyarakat atau Karyawan dilarang mengadakan acara kumpul-kumpul / pesta di satu tempat.

Baca: Menanggapi Rencana Mogok Pekerja, Ini Himbauan Apindo kepada Pengusaha dan Pekerja

Pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan Covid-19 Hukuman untuk duplikasi dan penanganan istilah, ”jelas Rosan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menghimbau semua perusahaan anggota untuk menghormati dan melaksanakan semua ketentuan mogok dan sanksi.

Baca: Menteri Perindustrian Agus berbicara tentang rencana mogok pekerja di seluruh negeri

Pihaknya juga mengimbau seluruh pekerja / buruh masing-masing perusahaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mogok, perlakuan dan hukuman . Pengobatan Covid-19. -Di masa lalu, lusinan pemimpin federal dan serikat pekerja setuju untuk mengatur pemogokan nasional sebagai bentuk penolakan untuk mengesahkan Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan Komprehensif.

Kesepakatan dicapai dalam rapat gabungan setelah mendengarkan pendapat masing-masing serikat dan digelar di Jakarta pada Minggu (28/9/2020).

Kata Iqbal, Ketua KSPI, menjelaskan Rencana Mogok Nasional selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober 2020 hingga berakhirnya rapat paripurna tentang penciptaan lapangan kerja. 8 Oktober 2020.

“Pada pemogokan nasional berikutnya, kami menghentikan proses produksi. Said mengatakan para pekerja akan meninggalkan tempat produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan oleh masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *