Dia mengatakan bahwa pekerjaan yang dibuat oleh RUU telah meningkat dari ribuan menjadi ratusan halaman, dan itulah sebabnya

Laporan wartawan Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-UU Cipta Lapangan Kerja terus berubah setelah disetujui DPR dan pemerintah pada rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). – RUU penciptaan lapangan kerja yang disahkan mula-mula 905 halaman, kemudian dikurangi menjadi 1035 halaman, dan draf akhir 812 halaman.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa setiap undang-undang diadopsi oleh DPR, dan dengan mengacu pada aturan yang berlaku, ada waktu tujuh hari untuk memperbaiki teknis pengundian.

Indra menyampaikan bahwa bahan acuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan terkait pada Lampiran II.

Lihat juga: KSPI dan 32 Federasi Buruh akan terus melakukan demonstrasi menolak undang-undang penciptaan lapangan kerja.

“Format A4 yang digunakan dalam draf 1.035 halaman kini menjadi 812 halaman final, 12/2011,” kata Indra saat dihubungi Jakarta, Selasa (13/102/2020) .– –Lihat juga: Daftar klausul kontroversial tentang pembuatan UU Merek menjengkelkan kerja buruh. Pasal-pasal ini yang paling dimusuhi – menurut Indra, tidak ada yang memperbaiki RUU tersebut, hanya disepakati DPR dan pemerintah Anotasi telah disusun. “Kalau ada penambahan, hanya akan menyinkronkan satu artikel dengan yang lain. Tapi tidak, ada beberapa konten baru yang akan ditambahkan. Semua konten mengacu pada anotasi draf sebelumnya,” kata Indra. Indra mengatakan, perbaikan tajuk rencana partai berasal dari Badan Legislatif Republik Demokratik Rakyat (Baleg), lembaga ahli, dan pemerintah. Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Progresif Demokratik hanya membantu eksekutif.

“Kalau undang-undang itu belum diundangkan, selama DPP dan pemerintah menerimanya, kemungkinan besar dia akan diperbaiki, mungkin secara prinsip,” kata Indra. 812 halaman itu ditandatangani oleh fraksi yang menyetujui undang-undang tersebut, tinggal menunggu gugatan dari pimpinan DPP lalu mengirimkannya ke presiden.

“Kami sekarang meminta Indra untuk mengatakan:” Kami memiliki tenggat waktu hingga Rabu besok. Saya akan memberi tahu saya sebelum memberi tahu presiden. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *