Ciptaker Bill mengatakan ini mungkin merupakan solusi untuk melanggar peraturan Palm

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dukung Parlemen dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan “RUU Ciptaker”.

Kali ini disediakan oleh Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Baca: Nilai Misbakhun Sri Mulyani gagal mengatur prediksi indikator ekonomi penting.

Presiden Gulat Manurung percaya bahwa penerapan langsung UU Ciptaker sangat penting untuk koordinasi peraturan pertanahan dan hutan. Tahun lalu .

Masalah ini disebabkan oleh empat jenis sengketa tanah, yaitu, kawasan hutan termasuk perkebunan kelapa sawit masyarakat, lahan petani berada di bawah fungsi perlindungan KHG, dan tanah petani dimasukkan dalam peta indikatif baru. Ketentuan lisensi dan penangguhan penggunaan minyak sawit. — Mengenai solusi untuk masalah tenurial, yaitu mendirikan kantor untuk produsen kelapa sawit dalam kementerian ATR / BPN, bersosialisasi di semua kantor BPN provinsi / kabupaten, Apkasindo berpartisipasi dalam menggambar dan mengukur tanah petani Pihak perkebunan mengeluarkan sertifikat secara gratis dan mengganti nama nama kolektif tersebut. Dalam lima tahun ke depan.

Sertifikat ISPO mengharuskan petani untuk memiliki sertifikat kepemilikan (SHM) di perkebunan kelapa sawit. Di lapangan, masih banyak petani baru yang menghasilkan uang dari SKT / SKGR.

“Untuk petani, periode lima tahun untuk prasyarat ISPO sangat singkat. Jangan meninggalkan kesan bahwa peraturan petani saat ini hanya ingin menarik diri dari industri minyak. Di rumah,” katanya. .

Gulat berharap bahwa “Undang-Undang Hak Cipta Komprehensif” harus dapat mengurangi dan menyatukan aturan yang ada sehingga petani dapat dengan mudah melindungi status hukum tanah mereka tanpa digumpal di hutan atau diproduksi. Biaya manajemen tinggi.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *