Jakarta REI: Karena banyak pembatasan, sulit untuk standarisasi IPL apartemen dan kondominium

Reporter Tribunnews Choirul Arifin melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Industri real estate menilai, karena banyak faktor, usulan standardisasi biaya pengelolaan lingkungan (IPL) untuk kondominium dan kondominium di Indonesia sulit tercapai. -Ketua Komite Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Arvin Iskandar berpendapat setiap apartemen atau kondominium memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Hal tersebut antara lain terlihat dari jumlah unit hunian yang cermat, luas area dan fasilitas yang tersedia.

Sebelumnya, Mediator Republik Indonesia (ORI) banyak menerima laporan pengaduan IPL di apartemen. Dan apartemen. Sepanjang 2019, Ombudsman menerima 46 pengaduan yang sebagian besar melibatkan IPL. Keluhan lainnya terkait pembentukan PPPSRS yang tidak dilaksanakan sebelum perjanjian jual beli (PPJB). Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 20 (UU) tahun 2011, regulasi tentang apartemen tidak memiliki ketentuan khusus tentang standarisasi biaya pengelolaan.

Oleh karena itu, menurutnya IPL tidak perlu distandarisasi. “Tapi kebijakan dan regulasi harus dari pemerintah. Kemudian diserahkan ke PPPSRS (Asosiasi Pemilik dan Penghuni Apartemen),” kata Arvin, Jumat, 21 Agustus 2020.

Ia menambahkan bahwa IPL sulit untuk melakukan standarisasi apartemen dan apartemen. Karena adanya tagihan listrik dan komponen lain dari apartemen tersebut, biasanya pengembang membeli listrik log dari PLN, kemudian pengembang menjualnya kepada warga. -Arvin merekomendasikan agar setiap unit dilengkapi dengan sistem token. Tujuannya agar setiap rumah tangga dapat mengontrol dan bertanggung jawab atas pemakaian listrik di setiap unitnya.

Namun, dia ingat bahwa kewajiban untuk menyalakan peralatan umum atau bersama harus dimiliki bersama oleh semua penghuni.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *