Kementerian Ketenagakerjaan akan melibatkan pekerja dan pengusaha dalam membahas ketentuan UU Cipta Lapangan Kerja

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, akan membahas undang-undang turunan yang melibatkan pengusaha dan pekerja ini.

Pihaknya juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan opini atas rancangan regulasi turunan.

“Semua pihak akan diundang untuk berkomentar,” kata Anwar dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

Lihat juga: Pekerja kurang percaya diri dengan pekerjaan baru mereka dan menyatakan bahwa dunia telah merespon positif UU Cipta Kerja

Menurutnya, ini adalah empat rancangan undang-undang turunan yang dirumuskan pemerintah. – “Pertama, tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Kedua, hubungan kerja, penangguhan jam kerja, jam kerja dan waktu istirahat. Ketiga, pengupahan. Keempat, pengangguran. Asuransi”, lanjutnya.

Lihat juga: Membatalkan UU Soal pekerjaan, KSPI akan menempuh empat langkah konstitusional ini-Anwar menjelaskan, empat regulasi proyek yang ditetapkan UU Cipta Kerja sudah digabung dengan departemen dan instansi terkait. -Peraturan turunan diperlukan karena tidak bisa independen. -Anwar mengaku belum bisa menilai kecepatan penyelesaian empat proyek solusi turunan tersebut.

“Kami tidak bisa menyebutkan persentase, karena proses ini dinamis. Mudah-mudahan bulan ini atau tiga bulan terakhir akan berakhir.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *