Mantan Penasihat Hukum OPEC: Ini adalah persyaratan untuk memastikan bahwa sub-kepemilikan Pertamina tidak melanggar Konstitusi

Reporter Tribunnews.com Laporan Malvyandie-JABARTA TRIBUNNEWS.COM-Kuasa hukum OPEC 2006-2014 Ali Nasir (Ali Nasir) menilai rencana penawaran umum saham perdana (IPO) di bawah kepemilikan tidak melanggar Pasal 33. Sesuai ketentuan UUD 1945. -Ali melanjutkan, jika IPO untuk sub properti yang melibatkan sarana kelangsungan hidup banyak orang, seperti kepemilikan sub-hulu, maka tidak lebih dari 50% saham harus dijual ke publik.

“Jika jumlah pelepasan kurang dari 50%, maka Pertamina sebagai BUMN masih bisa mengontrol kebijakannya melalui keterbelakangan,” kata Ali yang juga mantan anggota Komisi Energi Nasional (KEN) itu. Di Jakarta saat ini, penawaran umum perdana merupakan anak perusahaan yang tidak bisa mengontrol penghidupan banyak orang, seperti menggandeng perusahaan pelayaran, lebih dari 50% benar. Karena tidak mungkin, Pertamina menjual lebih dari separuh saham pengendali. Kalau lebih dari itu, maka masalah terbesarnya karena sudah diprivatisasi, ”lanjutnya. — Oleh karena itu, Ali menjelaskan tidak ada pelanggaran aturan apapun terkait rencana penawaran umum perdana. Selain itu, bursa termasuk apa saja Partisipasi tidak mencukupi, bukan Crown Pertamina. Oleh karena itu, inilah satu-satunya cara untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan bahwa itulah mengapa saya mendukung upaya ini. Bahkan, Ali terus mengatakan jika konstitusi Putusan MK itu terkait, dan rencana IPO masih dalam proses. Line. Misalnya, putusan MK tahun 2013 Nomor 85 menyatakan bahwa negara harus mengontrol minyak dan gas secara langsung. Untuk melakukannya, atau jika itu bukan pilihan terbaik, tentu kita bisa bekerja sama Karena tujuannya adalah kemakmuran rakyat.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *