Anggota Kongres Demokrat mengatakan ada peristiwa langka dalam anggaran nasional 2020

Laporan reporter Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua Biro Akuntabilitas Keuangan Nasional (BAKN) Republik Demokratik Korea Selatan Marwan Cik Asan mengkritik perubahan APBN dan Perpres tahun 2020 No. 54. — “Dalam beberapa hari, dibandingkan dengan APBN-P, perubahan APBN jarang terjadi dalam pengelolaan keuangan nasional Indonesia,” kata Mawan dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020). ) Di Jakarta. -Mawan mengatakan, sebagai konstitusi, perubahan review APBN 2020 yang ditetapkan dalam Perpres diatur dalam Pasal 54, Pasal 3, ayat (2) Perpres 2020.

Baca: Defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun pada April 2020

Pada poin ini, dia mengatakan, Menteri Keuangan dapat mengubah detail situasi APBN 2020 setelah berkonsultasi jika diperlukan. Presiden

Baca: Indonesia butuh 104,4 triliun rupee untuk menutupi defisit anggaran nasional, dan pinjaman Bank Pembangunan Afrika Rp. 22,3 T dibayar segera- “Kami dapat memahami bahwa pemerintah memiliki hak untuk dengan bebas mengubah keadaan anggaran nasional pada tahun 2020 tanpa persetujuan dari Partai Rakyat Demokratik yang memiliki hak anggaran,” kata anggota ke-11 dari Partai Rakyat Demokratik itu. Namun yang menjadi persoalan masyarakat adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dapat mengelola pendapatan dan belanja dalam APBN sehingga dapat menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, ”ujarnya. Deskripsi.

Menurutnya, jika pemerintah mengumumkan akan merevisi kembali APBN 2020 hanya dalam beberapa hari, hal itu tentunya menandakan pemerintah gagal dalam perencanaan dan pengelolaan APBN.

Marwan menilai, situasi ini dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan pemerintah terhadap pengelolaan anggaran. Kata wakil ketua Partai Demokrat.

Berdasarkan perubahan situasi APBN tahun 2020, pemerintah memperkirakan defisit APBN akan turun dari 5,07% menjadi 6,27%.

Keputusan No. 1 tahun 2020 menetapkan bahwa defisit akan meningkat lebih dari 3%.

“Pemerintah dapat berargumen bahwa defisit lebih dari 3% hanya akan bertahan hingga tahun 2022, setelah itu ia mengatakan paling banyak 3% dari utang akan dikembalikan.

” Dalam tiga tahun ke depan, dana defisit utang akan dinaikkan Risiko fiskal yang ditimbulkan akan semakin besar, dan pemerintah yang mengasumsikan utang ini akan menjadi “gambaran pemerintahan masa depan,” lanjut Mawan.

Misal, untuk menaikkan defisit 6,27%, pemerintah berencana menarik utang Rp 126,9 miliar. Situasi ini dianggap rekor penarikan utang tertinggi di India. Periode 1 APBN.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *