Ekonom: Komite Mata Uang belum segera dibentuk

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah alih-alih mengeluarkan undang-undang tentang reformasi sistem keuangan (Perppu).

Perppu ini merupakan amandemen UU No. 23 tahun 1999. Perppu Indonesia (Perppu) mengawasi pembentukan komite mata uang untuk memutuskan kebijakan moneter yang akan diambil. – Deputi Ekonom Permata Tbk, PT Bank Josua Pardede mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru membentuk komite mata uang. Seperti yang saat ini dilakukan, koordinasi antara pemerintah dan BI dapat diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Baca: Asosiasi Emiten mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan

“kata Joseph kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).” Untuk menjaga stabilitas, IB harus dijaga. Untuk menjaga stabilitas. “Tidak perlu dilakukan. Alasan pertama adalah untuk menjaga independensi International Baccalaureate Organization. Artinya kebijakan mata uang dikuasai sepenuhnya oleh International Baccalaureate Organization dan tidak tunduk pada intervensi pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa BI adalah lembaga nasional independen yang tidak tunduk pada intervensi pemerintah untuk mencapai tujuannya, yaitu banyak yang merugikan nilai rupee.

Josua meyakini jika BI memperluas mandatnya untuk mendorong pertumbuhan, itu mungkin seperti di masa lalu. Resikonya ada, Josoa mengatakan: “Selanjutnya hiperinflasi meningkatkan independensi BI. “Tidak hanya itu, penurunan independensi BI sebagai bank sentral dapat memberikan sinyal yang kurang positif di pasar keuangan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *