Menteri Erlanga menyangkal kekuasaan terpusat dalam hukum komprehensif

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto menyangkal bahwa pemerintah pusat berniat mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah atau desentralisasi inisiatif secara komprehensif. .

“Tidak” menerapkan desentralisasi, walikota Bogor dan seluruh wilayah. Standar Standar Prosedur Standar (NSPK) ada secara seragam, “kata Walikota Bogor Bima Arya dari Asosiasi Kota Indonesia (Apeksi) di Hotel Kempinski di Jakarta, Rabu (3/4/2020) .- — Airlangga menjelaskan Mengatakan bahwa pemerintah pusat hanya mengatur NSPK, sehingga layanan satu pintu terintegrasi (PTSP) dan hanya satu tawaran (OSS) masih otoritas regional. — Baca: Vietnam berhasil menyembuhkan 156 pasien korona positif, katanya, Rahasia- “PTSP dan OSS telah menjadi otoritas di wilayah tersebut, tetapi memiliki perjanjian tingkat layanan yang sama. “

Untuk investor yang ingin mengajukan lisensi di bidang apa pun, praktiknya adalah standar dunia yang sama.

Baca: Postur pertama setelah BCL berendam, menunjukkan senyum Maia Estianty dan Rossa bersama – “Manajemen lisensi di Bogor, Surabaya dan Makassar tidak berbeda, lisensi-nya sama, dan praktik terbaiknya adalah merujuk ke negara-negara internasional. Airlangga berkata: “Saya telah terlibat dalam IPPKH selama 1 tahun dan 3 tahun, dan ada yang tidak beres, seperti hal yang akan distandarisasi.”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *