Maruarar percaya bahwa konsep pembagian beban Ala Jokowi didukung oleh Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DPP Presiden Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait meyakini bahwa konsep berbagi rasa sakit oleh Presiden Joko Widodo akan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) Dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan. (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Maruarar adalah anggota Komite XI Dewan Perwakilan Rakyat untuk 2004-2019. Dia percaya bahwa semua pihak, terutama Gubernur BI Perry Warjiyo, saat ini terkena dampak pandemi Covid-19. .

Marulal juga percaya bahwa semua pihak memiliki niat baik yang sama, mengutamakan kepentingan bersama, dan dapat mencapai pemahaman yang sama tentang situasi. – “Mereka akan mematuhi instruksi Kepala Negara Yokowi, karena situasi saat ini memang membutuhkan kerja sama dan solidaritas di bawah berbagai beban,” Mararar dengan ramah menyapa Allah. (23/06/2020).

Baca: Menteri Keuangan Sri Mullyani: Jika pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga negatif, kita mungkin mengalami resesi ekonomi

Media Ditanyakan beberapa kekhawatiran. Di antara partai-partai politik, Maru Aral menjawab bahwa Indonesia memang memiliki pengalaman buruk dan kemudian menjadi skandal, seperti kasus BLBI pada tahun 1998 dan skandal abad ke-2009. — Oleh karena itu, kehati-hatian dan kepastian hukum sangat penting. “Karena itu, konsultasi mendalam dan komprehensif harus dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komite Audit Tertinggi (BPK), Kepolisian Nasional, Kantor Kejaksaan Agung, dan” Biro Pengawas Keuangan “untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan Biro Pengembangan (BPKP) Untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil stabil sehingga tidak akan menimbulkan masalah sekarang dan di masa depan, “jelas Ara.

Baca: LPS mengurangi suku bunga dijamin dari Rupiah Indonesia menjadi 5,5% dan suku bunga dijamin menjadi 1,5 persentase mata uang asing

Ara juga menunjukkan bahwa rencana dan konsep ini tidak boleh seperti rencana pra-pekerjaan.

Pekerjaan itu adalah rencana yang dirancang dan dibuat dari niat dan tujuan yang sangat baik, karena dalam proses implementasi, mereka tidak melakukan upaya pencegahan, dan karena kelalaian, mereka akhirnya meninggalkan catatan kepada KPK .

“Oleh karena itu, perlu memahami mekanisme, kerangka hukum dan pelaksana. Oleh karena itu, sejak awal, KPK, BPK, polisi, pengacara dan BPKP harus dikonsultasikan,” kata Ara.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *