Catatan panduan: Perusahaan harus memiliki THR H-7 Lebaran maksimum

Reporter Tribunnews.com Larasati Dyah Utami

Tribunnews.com di Jakarta-Sebelum merayakan Idul Fitri pada tahun 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan orang untuk “membayar tunjangan keagamaan (THR) tepat waktu”.

Menteri Ada dalam pernyataan itu mewajibkan majikan membayar majikan 7 hari sebelum liburan.

Menaker mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin: “THR Agama adalah penghasilan non-upah, dan pengusaha harus membayar kepada pekerja 7 hari sebelum hari kerja.”) .

Berkoordinasi dengan kepala tenaga kerja e-Indonesia melalui koneksi video Pada saat itu, Menaker Ida Fauziyah menekankan bahwa ia akan mengenakan denda dan mengancam untuk menutup bisnis para wirausahawan. Pengusaha ini

baca: mengurangi PHK, pemerintah sekali lagi memberi wewenang warga di bawah usia 45

“kepada para pekerja yang terlambat Pengusaha / pekerja yang membayar THR agama akan didenda, sedangkan majikan yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sampai beberapa bisnis berhenti, “katanya. Nomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, yang melibatkan perusahaan yang menerapkan THR agama 2020 di perusahaan selama pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Baca: Pelajaran pandemi korona ada di mata Natasha Rizky: Bisakah Anda memberikan permainan penuh untuk peran istri dan ibumu dalam 24 jam

Melalui SE ini, undang semua Gubernur Indonesia memastikan bahwa perusahaan membayar THR agama kepada pekerja sesuai dengan ketentuan berikut: Undang-undang menetapkan bahwa bagi pengusaha yang tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan oleh hukum, solusi harus dicapai melalui dialog antara pengusaha dan pekerja / pekerja. Manak mengatakan: “Atas dasar saudara-saudara, proses dialog dilakukan dalam keluarga, laporan keuangan internal perusahaan transparan, dan kesepakatan dicapai dengan itikad baik.”

Dialog dapat dicapai dalam banyak hal Konsensus, terutama pembayaran THR secara bertahap, atau pembayaran THR dapat ditunda hingga waktu tertentu yang disepakati. Dia mengatakan: “Semangat pemberitahuan ini memang mendorong pengusaha dan karyawan untuk berdialog untuk mencapai kesepakatan. Jika beberapa pengusaha tidak mampu membayar THR, ini tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan.”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *