Peraturan daerah di area bebas rokok di Bogor memicu lingkungan bisnis yang tidak pasti

TRIBUNNEWS.COM-Pelaku bisnis di Jakarta percaya bahwa peraturan daerah di area bebas rokok (KTR) meningkatkan ketidakpastian bisnis.

Gunawan Indro Baskoro, kepala departemen pasar mini Asosiasi Pengecer Indonesia (Aprindo), mengatakan bahwa para pelaku bisnis bingung dengan peraturan daerah KTR Bogor. Ketidakpastian, “katanya dalam siaran pers, Rpers menulis kepada Tribunnews, Kamis (13/2/2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjanjian pertemuan mengatakan bahwa KTR Bogor Perda akan konsisten dengan PP 109 dari 2012, Tapi itu diabaikan.

“Dia berkata:” Di masa lalu, kami juga telah berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan komisi, dan kami semua sepakat bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi pada kenyataannya, perjanjian tersebut belum diikuti.

Agar tidak menimbulkan kebingungan bagi publik, Gunawan berharap untuk segera mengevaluasi peraturan daerah KTR Bogor. “Di tingkat nasional, tidak dilarang memajang rokok, tetapi di Bogor dilarang. Dia mengatakan bahwa ada preseden untuk peraturan di wilayah yang bertentangan dengan peraturan nasional dan membingungkan pengusaha.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah secara aktif mengevaluasi tanggal 10 untuk menguji Bogor No Smoking Zone Regulation (KTR) / Pada tahun 2018 Mahkamah Agung, Trubus mengatakan bahwa Peraturan Daerah KTR Bogor adalah produk hukum yang buruk satu contoh. Bogor tidak boleh membuat aturan sendiri, yang berbeda dari aturan sebelumnya. Semuanya harus disinkronkan, karena idealnya semua aturan harus disatukan, “kata Trubus.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *