DPR: Pemerintah harus menyiapkan perisai anggaran nasional untuk memprediksi prevalensi coronavirus

Tribunnews.com melaporkan pada wartawan Seno Tri Sulistiyono

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komite Anggaran DPR (Banggar) MH Said Abdullah meminta pemerintah untuk membuat langkah atau perisai yang kuat untuk anggaran nasional, yang diperkirakan disebabkan oleh coronavirus atau keinginan-19 Pertumbuhan ekonomi dunia telah melambat.

“Dampak paling nyata terhadap prevalensi global negara kita saat ini adalah dampak ekonomi. Karena itu, APBN harus memiliki penghalang agar tidak mengganggu kinerja ekonomi secara keseluruhan,” kata Said kepada Jakarta, Selasa (17/3/2020) reporter. Menurutnya, kebijakan Kementerian Koordinasi Ekonomi adalah langkah stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan. Namun, ini dapat mengurangi penerimaan pajak dan bukan pajak dalam enam bulan ke depan. Said berkata: “Karena itu, saya menyarankan agar pemerintah mempelajari sumber-sumber pendapatan baru.” Dia juga mengusulkan lima langkah yang bisa diambil. Pemerintah akan memperkuat anggaran nasional 2020.

Baca: Pertamina sedang mempersiapkan layanan pengiriman bahan bakar untuk Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten

Pertama-tama, pajak dikenakan pada bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, dalam kasus harga minyak dunia jatuh ke $ 30, harga bahan bakar akan naik karena pajak konsumsi.

Baca: Pada Januari 2020, utang luar negeri pemerintah meningkat, terutama karena utang — “Mempertimbangkan hal ini, mungkin itu dapat dikurangi dengan Rp 600 per liter bahan bakar, dan pajak konsumsi sebesar Rp 100 per liter juga dipungut ,”Dia berkata. Said mengatakan bahwa selain bahan bakar, pemerintah juga perlu memperluas basis pajak konsumsi. Misalnya, penggunaan minuman manis dan ponsel.

Said mengatakan bahwa langkah kedua adalah bahwa pemerintah harus mengurangi pengeluaran berbagai kementerian dan lembaga sebesar 15%, terutama yang terlibat dalam perjalanan dinas, termasuk konferensi besar. Semua departemen, termasuk departemen terkait, juga harus menerima insentif pajak, terutama pajak daerah. “Keempat, pemerintah segera menerapkan kebijakan B40 untuk mengurangi subsidi minyak, karena batas atas subsidi minyak dan LPG tahun ini adalah 75,3 rupee per triliun dolar AS.” Kelima negara tersebut mengubah sistem kebijakan kuota menjadi sistem tarif impor. Oleh karena itu, negara memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan nasional dari biaya masuk, “kata Said.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *