LHP LKPD di Provinsi Banten diajukan untuk pertama kalinya melalui konferensi video

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, warna laporan inspeksi (LHP) dari laporan keuangan untuk tahun fiskal 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LKPD) berbeda, Kamis (30 April 2020).

Selama pandemi Covid-19, LKPD sebenarnya dikirim untuk pertama kalinya. LKPD LHP diajukan kepada Komite Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Banten oleh Anggota Komite Audit Nasional (BPK) Lima / Kepala Tinjauan Keuangan, Negara V, Bahrullah Akbar melalui video conference kediamannya di Jakarta. Bahrullah Akbar menyatakan bahwa peninjauan LKPD adalah bagian dari kewajiban konstitusional BPK.Sebagai seri terakhir dalam proses peninjauan, Pasal 17 Keputusan No. 15 tahun 2004 memberikan BPK wewenang untuk mendelegasikan entitas untuk mengelola entitas sesuai dengan tingkat otoritas.

“Di tingkat provinsi, LKPD LHP yang ditinjau oleh Partai Rakyat diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, dan kemudian sebagai rancangan peraturan. Mengenai tanggung jawab APBD,” kata Bahrullah Akbar. Bahrullah menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan BPK atas TA 2019 LK Pemerintah Provinsi Banten (termasuk pelaksanaan rencana aksi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten), BPK memberikan pendapat yang tidak memihak (WTP) kepada LKPD Provinsi 2019 Tahun Anggaran .

Bahrullah Akbar mengakui hal ini, menunjukkan bahwa penentuan DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten telah ditentukan dan sedang melakukan upaya praktis untuk terus melewati aplikasi dan aplikasinya baik Manajemen keuangan mendorong peningkatan praktik manajemen keuangan.

Namun, dia mengungkapkan bahwa BPK masih mencari banyak masalah yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten untuk perbaikan di masa depan, yaitu, sembilan sistem audit temuan pengendalian internal (SPI) dan lima temuan audit tentang kepatuhan. Hukum dan peraturan, serta delapan temuan kinerja kegiatan pencegahan bencana fase bencana TA 2019 “Semua temuan kami telah dimasukkan dalam buku kedua (LHP SPI), buku ketiga (LHP sesuai dengan peraturan) dan LHP” Tahap bencana dari latihan (2019) meningkatkan kinerja keefektifan kegiatan manajemen bencana “. Bahrullah menjelaskan.

Bahrullah Akbar berharap bahwa otoritas manajemen dan anggota DPRD akan dapat berpartisipasi dalam pengendalian kegiatan manajemen bencana. Diselesaikan sesuai dengan otorisasi LHP Tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang terdapat dalam LHP harus diberitahukan tentang jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi LHP, BPK dalam 60 hari terakhir (60 hari) setelah menerima LHP.

Rapat pleno langsung dari Presiden DPRD Banra Andra Soni memimpin, wakil ketua dan anggota Latvia berpartisipasi dalam DPRD Bandan, Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim dan pejabat dan staf pemerintah provinsi Banten — -Selain itu, Auditor Nasional V BPK BPK Akhsanul Khaq, BPK Banten Agus Khotib, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah Banten dan Kepala Organisasi Vertikal.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *