Bulan ini, Menteri Keuangan membayar BPJS 12 triliun rupee untuk fasilitas kesehatan

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Bulan ini Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana sebesar 12 triliun rupee untuk dana agen asuransi kesehatan (BPJS).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan berkewajiban membayar 15,5 triliun rupee ke lembaga medis. “Dalam 3 bulan ke depan, akan ada tagihan sebesar Rs 15,5 triliun. Kami mempercepat pengembangan sehingga institusi medis yang tidak dapat membayar dapat segera dikompensasi. “Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca: Kementerian Luar Negeri: Warga negara Indonesia yang telah menyembuhkan virus Singapura Corona tidak dapat mengungkapkan identitas mereka di Kedutaan Besar Indonesia – Baca: Setelah pengujian klinis, jenis ini Obat itu bernama Scientific China dan sudah mengobati infeksi coronavirus. Menurut Sri Mulyani, tingkat pembayaran yang dipercepat BPJS Health akan membantu merangsang ekonomi Indonesia. Dia berkata: “Ini akan membantu Arus kas lembaga medis memiliki dampak positif pada perekonomian. “Penerima Manfaat Asuransi Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dapat dibagikan pada sepertiga bulan lalu. Negara ini memberi manfaat bagi 96 juta orang dengan dana saluran 4,03 triliun rupee.

Sebelumnya, Sri Mulia Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah menyuntikkan 5 triliun rupiah untuk BPJS kesehatan.

Namun, suntikan modal pemerintah tidak dapat menebus kekurangan dana BPJS Kesehatan. Saat ini dana tersebut mencapai 15,5 triliun rupee, sedangkan pada 2019 Pada akhir tahun, jumlahnya 32 triliun rupee. “Inilah yang dihadapi BPJS hari ini,” kata Sri Mulyani di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *