Banyak kasus kegagalan gaji koperasi, Indef: Fungsi pengawasan Kementerian Koperasi lemah

Reporter Kontan, laporan Ferrika Sari-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Tabungan dan kredit koperasi dan anggota kasus default baru-baru ini muncul dan mengejutkan publik. – Kewajiban penyelesaian utang ketiga koperasi berada dalam keadaan ditangguhkan (PKPU), dan mencoba untuk memberikan kedamaian kepada pelanggan melalui restrukturisasi utang, seperti Koperasi Hanson Mitra Mandiri (HMM), KSP Indosurya Cipta dan KSP Viola.

Eko Listiyanto, seorang peneliti di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), menilai masalah koperasi Indonesia memang rumit. Secara umum, karena kurangnya pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dan suku-suku koperasi di daerah tersebut. Karena itu, jika dana investasi besar dapat mengalir, penyalahgunaan akan terjadi karena kurangnya pengawasan oleh lembaga terkait. “Eko mengatakan kepada Kontan.co.id, Minggu (5 Mei 2020) .- Membaca: Mata Hikmah Pandemi Corona Natasha Rizky: dapat memainkan peran sebagai istri dan ibu pada saat yang sama 24 jam sehari

Dibandingkan dengan bank, pengawasan koperasi dianggap lebih lunak: pertama, dalam hal kelembagaan, pelatihan koperasi lebih mudah, karena pelatihan koperasi hanya dapat diselesaikan oleh beberapa orang atau tidak lebih dari 10. Kegiatan ini berbeda dari bank yang diatur secara ketat atau sangat diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Asuransi Deposito (LPS)

Baca: Lebaran, area istirahat kendaraan akan dibatasi, dengan istirahat maksimum 30 menit – – “Jika bunganya tinggi, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa bunga itu begitu tinggi. Dia berkata: “Karena suku bunga dianggap terlalu tinggi, suku bunga turun.”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *