Kementerian Komunikasi menyetujui pendapat WTP selama 7 tahun berturut-turut

Laporan dari reporter Tribunnews.com Darmawan Day-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Rapat kerja dengan Komite Kelima Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (15/7/2020), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada Kantor Audit Agung (BPK) mengajukan laporan inspeksi (LHP) untuk tahun fiskal 2019 .

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil memperoleh pendapat dari BPK No Exception Fair (WTP) selama 7 tahun berturut-turut dari 2012 hingga 2019.

Kemudian, Budi Works juga menyebutkan bahwa penyelesaian Pelacakan Kinerja Ujian Semesteran (IHPS) II 2019 telah mencapai tingkat penyelesaian rata-rata nasional. Budi Karya mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan mencapai 76,1%, 1,8% lebih tinggi dari rata-rata nasional 74,3%.

Budi Karya terus berbicara tentang pencapaian ini dan mendorong Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan peningkatan dan kinerja tanggap darurat. Di masa depan … Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan dalam lalu lintas yang harus diperbaiki oleh Kementerian Transportasi. Budi percaya bahwa BPK masih menemukan banyak poin yang tidak bisa diikuti.

Untuk beberapa temuan, misalnya, BPK merekomendasikan tidak ada status tindak lanjut (BTL) dari semester pertama 2019 menjadi 59, dan semester kedua 2019 hingga 36 atau 23 dikurangi semester kedua semester pertama tahun ini. Nilainya adalah Rp 27,26 miliar, dan Rp 684,06 miliar di paruh kedua tahun ini, di mana nilai tambahnya adalah Rp 656,8 miliar. ), 4 dari mereka memiliki nilai total Rs 10,17 miliar dan US $ 106.400.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *