DPR Komite Keenam mensyaratkan subsidi bunga kredit untuk non-UKM yang belum ditagih di Himalaya

Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM Anggota komite Jakarta-DPR Andre Rosiade menyoroti Covid 19 kredit Perusahaan Jasa Keuangan (OJK) untuk non-UMKM yang terkena dampak Kebijakan subsidi bunga. — AndrĂ© (AndrĂ©) mengatakan bahwa dalam proses pengurangan anggaran, pemerintah harus memprioritaskan untuk menggunakan anggaran nasional. Jika dirinci, angkanya hanya cukup untuk restrukturisasi pelanggan dan subsidi suku bunga, tetapi masih kurang. Jadi di mana anggaran subsidi bunga untuk departemen non-UMKM? “Andre mengatakan kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (7 Mei 2020).

Baca: Pemerintah dan parlemen sepakat untuk menyiapkan langkah-langkah stimulus untuk memungkinkan UMKM untuk mentransfer sektor fisik

Baca: Presiden Menyerukan langkah-langkah stimulus bagi perusahaan yang tidak memproduksi produk untuk memberhentikan karyawan segera Andre Andre (Andre Andre) meminta departemen non-UMKM untuk menggunakan anggaran subsidi bunga untuk tidak menagih Asosiasi Perbankan Nasional (Himbara), yaitu untuk mempertahankan bank Bagian dari misi likuiditas departemen. Saya harap ini tidak akan terjadi. Dalam hal anggaran yang ketat, bank sehat di Himalaya harus bertanggung jawab untuk mendukung rencana distribusi. “- Sebelumnya, OJK mengatakan bahwa kebutuhan restrukturisasi semua departemen UMKM harus Mencapai 769,51 triliun rupiah. Bahkan, seperti diketahui dalam Perppu 1/2020, pemerintah hanya meningkatkan alokasi APBN sebesar Rp 405 triliun untuk anggaran R Elance.

Anggaran digunakan untuk pemulihan nasional 150 triliun rupiah untuk rencana, jaminan sosial 110 triliun rupiah, tenaga kesehatan didorong oleh 75 triliun rupiah dan dukungan industri adalah 70 miliar rupiah.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *