Mengevaluasi RUU penciptaan lapangan kerja untuk membuka peluang investasi di bidang pertanian

Reporter Jakarta Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Keberadaan UU Ketenagakerjaan Komprehensif diyakini membuka peluang investasi untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia, termasuk sektor pertanian. Kedatangan investasi pasti akan berdampak positif bagi petani.

Felippa Ann Amanta, seorang peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Indonesia (CIPS), mengatakan bahwa semangat proyek “Undang-undang Penciptaan Pekerjaan” adalah untuk menghilangkan apa yang dianggap sebagai “peraturan yang berulang.” Kendala investasi di sektor pertanian termasuk salah satu subsektor hortikultura.

Baca: The Economist: Manfaat Undang-Undang Peluang Kerja akan dihargai di masa depan

“Peraturan saat ini tidak kondusif untuk Felipe, mengatakan bahwa investasi di sektor pertanian, salah satunya adalah sub-sektor hortikultura, Tunduk pada peraturan UU No. 13 tahun 2010 tentang berkebun, “kata Felipa, Kamis (7 Februari, 2020). Upah dalam Undang-Undang Berkebun. -Rea d: Legislatif menyerukan “Undang-Undang Hak Cipta Buruh” untuk membuatnya lebih mudah bagi perusahaan kecil dan menengah-misalnya, Pasal 34 “Undang-Undang Perburuhan” Cipta mengundang penggunaan fasilitas berkebun di rumah dan di luar negeri. Ketentuan ini akan mengubah Pasal 33 UU Berkebun, yang membuatnya sulit untuk menggunakan fasilitas asing.

Pada saat yang sama, Philippa melanjutkan dengan mengatakan bahwa Pasal 100 dari “Undang-undang Penciptaan Pekerjaan” menyatakan bahwa pemerintah mendorong investasi dalam hortikultura, serta di bidang penanaman dan kehutanan. Secara umum, pertanian.

Artikel ini akan mengubah Pasal 100 UU Hortikultura, yang membatasi penanaman modal asing dan hanya berlaku untuk perusahaan hortikultura besar dengan modal maksimum 30%. Investasi dan fasilitas dapat digunakan untuk mempromosikan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian. Ini tidak diragukan lagi mendukung visi Indonesia untuk menjadi silo gandum global pada tahun 2045. Tidak hanya membuka investasi, tetapi RUU copy pekerjaan juga menyederhanakan prosedur izin usaha yang sebelumnya harus berubah dari berbagai birokrasi menjadi izin usaha pemerintah pusat.

“Fasilitas yang tercantum dalam copy pekerjaan diharapkan berdampak positif bagi petani dan pertanian di Indonesia,” kata Felippa.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *