Pemerintah berencana memberikan insentif pajak kepada usaha kecil dan menengah

Reporter Tribunnews.com melaporkan bahwa Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Perpajakan (DJP) berencana memberikan kebijakan pajak preferensial bagi UMKM. Perpanjang hingga Desember 2020. Insentif -Tax gratis. Membayar pajak penghasilan final (PPh) atau pemerintah (DTP) untuk membayar tarif pajak 0,5%.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan insentif tersebut sebelumnya digunakan sejak April 2020 hingga September 2020.

Baca: Hanya 200.000 UMKM yang mendapat kelonggaran, inilah faktor pembatas, Menurutnya, status UMKM yang terkena Covid-19 dan penerima keringanan pajak UMKM belum maksimal. Jadi ada potensi ekspansi. Setelah pandemi akan kami kembalikan kepada kami, 0,5% tidak perlu dibayar, pemerintah akan membayar pajak. “Rencananya kami perpanjang hingga Desember 2020,” kata Suryo dalam diskusi online terkait pertumbuhan pajak UMKM, Senin (13/7/2020).

Selain itu, Suryo menjelaskan, rencana final PPh UMKM dimasukkan dalam Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah dengan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah. -Departemen UMKM mendapat dukungan anggaran Rp 123 dan Rp 46 triliun. Semoga bisa dikembangkan.

Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan pajak kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan omzet tahunan kurang dari Rs 4,8 miliar. Ini bertujuan untuk meringankan situasi ekonomi UKM selama pandemi Covid-19.

“Memberikan insentif pajak kepada peserta UMKM yang omzet tahunannya masih kurang dari 4,8 miliar rupiah. Menurut saya pemerintah sudah melakukan pengurangan pajak. Chokovi mengatakan pembebasan pajak akan dilakukan mulai April 2020 hingga September 2020. Berlaku dalam hitungan bulan.-Jokovi berharap dengan adanya bantuan pembebasan pajak, para peserta UMKM tetap bisa selamat dari kesulitan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *