Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Perusahaan belum mengumumkan perjanjian sanitasi dan izin usahanya sudah dicabut

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjatuhkan sanksi berat atas pesanan normal bagi perusahaan atau industri yang tidak bersedia melaporkan kegiatan perjanjian kesehatan di lingkungan kerjanya selama pandemi virus Corona (Covid-19) dan pasca pemberlakuan peraturan baru. (Normal baru).

Agus Gumiwang mengatakan, jika suatu perusahaan atau industri tidak melapor ke Kementerian Perindustrian selama tiga minggu berturut-turut, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Baca: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Proyek BUMN Belum Memenuhi TDKN, Pejabat Siap Batalkan

– Baca: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Inovasi dan Peningkatan Produksi Dalam Negeri Jadi Kunci Normal Baru

– — “Jika industri tidak memberikan izin, izin tersebut dapat dicabut.” Setiap industri melaporkan kegiatan perjanjian kesehatan selama tiga minggu berturut-turut. Kami telah menyediakan formatnya. Karena itu, kami sangat jeli mencegah industri menerapkan perjanjian kesehatan, jadi kami buat dua cara pencabutan izin, ”ujarnya. Virtual halal Islamic system dilakukan pada Rabu (27 Mei 2020).

Menurut Ia mengatakan, ketegasan sanksi untuk mencabut sanksi tersebut tercermin dari tindak pidana perseroan dalam peristiwa PT HM Sampoerna Tbk, di mana seorang pekerja perusahaan tidak mengakui bahwa dirinya dinyatakan positif Covid, sehingga tercipta lingkungan bisnis. Oleh karena itu, inilah virusnya. Cluster baru.

Selama periode ini, jika diketahui perjanjian kesehatan Covid-19 belum terlaksana, izin niaga juga bisa dicabut berdasarkan usulan pemerintah daerah.Hal ini akan dilakukan setelah melalui konsultasi dan perintah berulang oleh pengawas industri di masing-masing daerah.

“Jika peristiwa industri semacam ini masih belum bisa dilaksanakan, cara pemberhentian bisa disetujui atas usul gubernur atau bupati dan walikota. Meski kesepakatan sanitasi didorong, namun tetap didorong. “Namun, sejauh ini Kementerian Perindustrian belum menerima usulan pencabutan perjanjian. Izin Komersial atau Industri. N Perindustrian. Oleh karena itu, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada para pejabat daerah atas kesabaran dan ketelitiannya dalam proses pembangunan industri di daerahnya masing-masing.” Dia berkata.

Dia mengatakan bahwa ada aktivitas industri selama pandemi. penting.

“Karena wajar bagi mereka, industri sangat penting. Ia mengatakan:“ Keberadaan industri di setiap daerah sangat penting, karena terkait dengan pekerjaan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Cabut izin usaha

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *