Kementerian Perhubungan mengizinkan operasi transportasi dan menolak apa yang disebut kebijakan longgar

Laporan reporter Tribunnews.com Chaerul Umam-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan akan kembali memberikan berbagai izin angkutan untuk mengangkut penumpang keluar kawasan dengan syarat tertentu.

Sebelumnya, larangan transportasi adalah untuk mencegah kembali ke negara tersebut. Selama pandemi korona.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ini bukan relaksasi atau keringanan, melainkan pengembangan Permenhub Fase 25 tahun 2020, termasuk pengaturan transportasi saat mudik lebaran. Semua transportasi udara, rel, laut dan laut. Bus harus dibuka lagi dan aturan sanitasi harus diikuti, “kata Budi Karya dalam rapat kerja virtual Panitia Kelima DPR, Rabu (6/5/2020) – Baca: Sipa Jadwal lengkap kecelakaan bus AKAP Restu Mulya dan mobil penangkap ikan di Paiton, Situbondo – jelasnya BNPB dan Kementerian Kesehatan akan menentukan standar siapa yang boleh menggunakan moda transportasi ini selama larangan pulang kampung. – — Bacaan: Lama Kasih Sayang Ibu, Ibu Muda Ini Siap Menerima Pengobatan Covid-19 Yang Bikin Tes Positif Bayi Corona

“BNPB Akan Berikan Standar, Menkes dan BNPB Nanti Mampu mengidentifikasi dan menjadi siapa saja yang bisa bepergian. Operasi dimulai 7 Mei, kata Budi: “Ada berbagai pesawat dengan penumpang khusus, tapi sama sekali tidak boleh pulang.” Bergerak di bidang pekerjaan, kegiatan bisnis dan logistik.

Termasuk pejabat negara dan anggota DPP yang diperbolehkan bepergian untuk menjalankan tugasnya, tetapi tidak diperbolehkan pulang ke rumah.

“Jadi Sesepuh Kali, Sulawesi, Papua, Sumatera, kalau perlu tugas tertentu saya ingin sampaikan bahwa Saudara adalah agen negara, dan agen negara itu bisa bertindak sesuai fungsinya,” ujarnya. . Dapatkan itu, termasuk perjalanan kita untuk tugas nasional. Dia menambahkan: “Saya tidak diperbolehkan pergi ke Palembang dalam perjalanan pulang, tapi saya bisa melihat rel ringan.” Selain pejabat dinas nasional, yang diizinkan untuk bepergian adalah perwira militer yang memenuhi kebutuhan logistik. Ia mengatakan: “Tidak ada pembatasan logistik. Larangan itu hanya mengizinkan petugas turun dan hanya mengizinkan barang mendarat.” Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan secara bertahap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Catatan tentang perkembangan Permenhub 20.

“Pertama jam 13.00 nanti ketemu general manager udara.” Besok pagi akan ada 3 Ditjen, KA, DG darat dan laut untuk menyampaikan detailnya ke masyarakat, “kata Budi Karya.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *