DPR: Kalau PGN terpaksa hilang, tidak mungkin infrastruktur dibangun

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Panitia Ketujuh DPR meminta Pertamina dan PGN tetap mempertahankan kinerjanya di tengah perlambatan industri migas global. — Salah satunya adalah kebijakan harga gas bumi. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020, harga ex pabrik industri tertentu US $ 6 per juta British thermal unit.

Baca: Jokowi melarang masyarakat pulang ke kampung halaman akibat pandemi corona pada 24 April 2020

Baca: Belva Devara Mundur dari Pegawai Khusus Presiden, Tak Mau Ganggu Konsentrasi Jokowi — Politikus -PDIP Falah Amru mengkhawatirkan kebijakan pengurangan kegiatan PGN akan menurunkan kemampuan BUMN tersebut untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi.

“Falah menjelaskan dalam audiensi:” Kami minta penjelasan dampak kebijakan ini (Permen ESDM) n 8 Agustus 2020). Kami tidak mau kehilangan PGN, karena yang kalah juga rakyat. Rapat online Komite VII (RDP) dengan Pertamina dan PGN Elasa (21/4).

Kali ini, Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS mendorong review Permen # 8 2020 yang baru dirilis pekan lalu. Peraturan baru tersebut dapat melemahkan peran PGN dalam perluasan penggunaan gas bumi. Ia mengatakan dalam keterangan yang diterima Tribun Batam, Selasa (21/4): “Jangan sampai main mata. Oleh karena itu, perlu berkonsultasi dengan Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup (ESDM) terkait masalah regulasi ini.” / 2020). -Pada panitia ketujuh DPR, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan, kehadiran Menteri ESDM 08 akan menurunkan harga jual gas bumi PGN ke industri.

Dampaknya adalah pendapatan perusahaan juga akan menurun.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *