Ratusan perusahaan diduga telah melanggar aturan pembayaran THR. Ini adalah sikap Menaker

Laporan oleh reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah melakukan tinjauan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran liburan tahun 2020 (THR) perusahaan. -Kategori pelanggaran termasuk THR tidak dibayar, THR tidak disetujui, THR menunggak dan THR tidak dibayar. – “Saat ini, kami telah berkoordinasi dengan biro tenaga kerja setempat untuk melakukan inspeksi lanjutan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai bagian dari pekerjaan penegakan hukum,” kata Menaker di Jakarta, Kamis (28 Mei 2020). Menurut data dari Stasiun Pengaduan THR yang terdaftar oleh Departemen Tenaga Kerja dari 11 hingga 25 Mei 2020, 336 perusahaan mengeluhkan sekitar 453 keluhan pekerja. Membaca: Kebijakan Korona Jokowi tentang ketidakpastian seperti Menebak.

Informasi terperinci dari 453 pengaduan pembayaran THR termasuk 146 pengaduan karena pembayaran THR um, pengaduan 3 THR tidak diterima, 78 pengaduan terlambat THR dan 226 pengaduan THR tidak dibayar.

Baca: Tidak hanya di bandara, tetapi tujuan kereta api jarak jauh di Jakarta juga harus memiliki SIKM

“Oleh karena itu, inspektur tenaga kerja yang pergi ke tempat kejadian akan memastikan bahwa kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran THR termasuk dalam kategori THR Perusahaan tetap tidak membayar, atau tidak menyetujui THR, karena selama ini belum ada pembahasan mengenai pembayaran THR. Bagi perusahaan yang belum membayar biaya THR, Menteri Ida menegaskan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan sanksi. Batasi kegiatan komersial.

Minister Date menyebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan akan dikenakan denda 5%. / Kesejahteraan pekerja, tetapi ini tidak menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar pekerja / pekerja THR agama. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *