Apa yang diajukan BPJS Kesehatan dalam pertanyaan Menteri Keuangan tentang Covid-19 pasien?

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ia meminta BPJS Kesehatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan coronavirus atau Covid-19 pasien. Jaminan BPJS Kesehatan dalam pengobatan pasien virus korona melibatkan wabah penyakit dan lembaga medis lainnya.

Peraturan Presiden juga memutuskan untuk menghapuskan keputusan Mahkamah Agung belum lama ini untuk meningkatkan aturan sumbangan kesehatan BPJS.

“Kita tahu bahwa Mahkamah Agung membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Perpres, ini membuat situasi keuangan BPJS Health tidak pasti dalam hal pendanaan. Rumah sakit, saat ini lembaga yang paling penting, berada di bawah tekanan terbesar dan beban terbesar, “kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3). / 2020) Rumah Sakit Aceh membutuhkan isolasi rumah – Baca: Ker eta berdiri berurutan. Jeritan paling menakutkan di dunia sering terdengar di Pantheon Metropolis- “Kami akan mengeluarkan dekrit presiden untuk memastikan kepastian rumah sakit. Wanita ini bernama Ani berkata, dan BPJS Kesehatan mendukung langkah-langkah perawatan untuk Covid-19. -Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kepada kementerian untuk menangani pandemi virus korona. BPJS Kesehatan juga diundang untuk berpartisipasi dalam memberikan jaminan dengan alasan bahwa tanggung jawab anggaran dapat dipertimbangkan.

“Ya, termasuk penyelesaian 19 pasien rumah sakit yang terkena dampak, Departemen Kesehatan memiliki item anggaran, tetapi itu tergantung pada jumlah kasus dan seberapa baik, serta cakupan BPJS, sehingga tanggung jawab dapat diperhitungkan,” katanya Mengatakan. Dia berkata. Apakah BPJS sehat?

Perintah presiden memalukan

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *