Komite Keenam DPR mewajibkan subsidi untuk bunga kredit non-UKM yang tidak ditagih di Himalaya

Laporan reporter Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono-Jakarta-Tribunnews.com-Anggota Komite Keenam Republik Demokratik Rakyat Andre Rosiade (Andre Rosiade) menyoroti bunga kredit bagi non-UMKM terdampak Covid 19 Program subsidi. Dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Andre mengatakan, ketika anggaran sedang ketat, pemerintah harus mengutamakan penggunaan APBN. Jika angka ini dirinci, hanya akan digunakan untuk restrukturisasi dan subsidi kepentingan nasabah UMKM, namun masih belum cukup. Lantas, dari mana asalnya anggaran subsidi bunga untuk sektor non-UMKM? Andre mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5 Mei 2020). Baca: Presiden Minta Langkah-langkah Stimulus Bagi Perusahaan yang Tidak Segera Memberhentikan Pekerja-Andre meminta anggaran subsidi bunga sektor non-UMKM tidak didukung oleh tugas Himpunan Bank Umum (Himbara) menjaga likuiditas di sektor perbankan. Andre mengatakan: “Saya berharap hal ini tidak terjadi. Bank Himalaya yang sehat akan bertanggung jawab mendukung rencana penyaluran dalam rangka anggaran yang ketat.” Padahal, sebagaimana diketahui dalam Perppu 1/2020, pemerintah hanya Rencana stimulus dianggarkan melalui alokasi tambahan APBN sebesar Rp405 triliun.

Anggaran ini telah digunakan hingga Rp. 150 triliun yuan untuk pemulihan m rencana nasional, jaminan sosial bersih Rp. 110 triliun yuan untuk memotivasi petugas kesehatan. 75 triliun dolar AS, dan dukungan industri Rp. 70,1 triliun.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *