Anggota Komite ke-11 PMN Jiwasraya: Seluruh WNI terluka

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan memberikan penyertaan negara (PMN) kepada PT Bahana Indonesia Business Development (BPUI) senilai Rp 20 triliun pada 2021. Selesaikan masalah Jiwasraya.

Sebagaimana diketahui, BPUI sendiri ditunjuk oleh kementerian BUMN untuk mengambil alih portofolio investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anis Byarwati, anggota Panitia XI DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan memang tidak setuju dengan tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memberikan PMN kepada PT BPUI.

Anis dalam siaran persnya mengatakan: “Fraksi PKS tidak setuju dan tidak setuju memberikan PT BPUI (Persero) Rp 20 triliun di PMN. ) Case. ”Sabtu (26/9/2020).

Baca: Menteri Keuangan tandatangani laporan resesi ekonomi, Misbakhun: Jangan panik, kita bisa keluar dari masalah.

Kelompok PKS tidak setuju tanpa alasan. Anis mengatakan, persoalan yang bersumber dari kasus Jiwasraya berindikasi pada korupsi, penipuan, dan persoalan lainnya.

Oleh karena itu, menurutnya pencurian terhadap Jiwasraya harus ditangani sesuai dengan hukum.

Selain itu, yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Anis mengatakan, “Permasalahan dalam kasus Givaslaya itu disebabkan oleh tanda-tanda korupsi, penipuan, dan salah urus.” Di sisi lain, Anis menjelaskan, Menteri Keuangan memberikan 20 triliun rupee. (PMN) Pendanaan PMN berasal dari APBN. Orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ini adalah penderitaan semua orang Indonesia. Politisi -PKK juga menunjukkan bahwa prioritas harus diberikan kepada aset Givaslaya yang belum disimpan untuk memenuhi kewajibannya kepada pelanggan “tradisional” Givaslaya, yang merupakan sekelompok orang dan pensiunan. Dia menyimpulkan: “Jadi ini bukan tentang menyelamatkan pelanggan dari rencana.”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *