Program bantuan sosial pemerintah dinilai belum mampu secara efektif meningkatkan daya beli pada triwulan III

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat. Penyebab utama penurunan tersebut adalah konsumsi rumah tangga sehingga pemerintah juga telah memberikan berbagai bantuan kepada jejaring sosial sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi nasional. Bahkan untuk media sosial, anggarannya mencapai Rp 203,9 triliun.

Beberapa program kesejahteraan termasuk bantuan tunai, pemadaman listrik jangka panjang, bantuan makanan, dll.

Bacaan: Kemensos dengan KTP memastikan warga KAT bisa mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako

Bacaan: Dengan program bansos Covid 19, para pemimpin daerah berlaga di Pilkada (Pilkada) ) Tak bisa menang selama kurun waktu tersebut-pemerintah juga telah memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang penghasilan bulanannya kurang dari 5 juta rupiah. Subsidi upah adalah program yang dirancang untuk melengkapi jaringan jaminan sosial lainnya.

Selain keluarga miskin dan pekerja yang di-PHK, ini juga menyediakan pekerja surplus dan pekerja berupah rendah yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengemukakan bahwa subsidi upah memang diperlukan bagi pekerja yang menganggur atau yang gaji bulanannya kurang dari 5 juta rupiah. Padahal, harus disubsidi dengan harga 1,2 juta rupiah per bulan. Bulan.

“Standar saat ini adalah bahwa jika seorang pekerja menghidupi tiga orang di rumah, maka jika garis kemiskinan yang Anda lihat adalah sekitar 400.000 orang, upah minimumnya adalah sekitar 1,2 juta rupee per bulan.” Kata Bhima Dijelaskan di Kontan.co.id, Selasa (11/8).

Bhima mengatakan bahwa jika pemerintah juga memberikan subsidi gaji yang terlalu sedikit, maka tidak akan efektif. Bahkan, Bhima menilai, pihaknya mengatakan subsidi upah akan terus dibayarkan hingga pandemi Covid-19 diumumkan. Karenanya, pemerintah harus bisa memberikan insentif hingga 12 bulan, terutama dalam hal subsidi upah. “Melihat jumlah penduduk yang bekerja sekitar 130 juta jiwa, seharusnya pemerintah mampu menjangkau 30-40% masyarakat penerima subsidi. Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan berbagai cara kepada masyarakat dan pekerja. Untuk bantuan dan subsidi, Bhima memperkirakan bahwa position plan tidak akan berlaku pada kuartal ketiga tahun 2020.

“Kemungkinan tidak akan berlaku pada kuartal ketiga tahun 2020 karena hanya ada beberapa minggu tersisa hingga akhir September. Pada saat yang sama, program subsidi upah akan segera diberlakukan. Sayangnya, Bhima belum bisa memberikan perkiraan konsumsi rumah tangga untuk triwulan ketiga dan keempat tahun 2020.

Artikel ini pernah tayang di KONTAN dengan tajuk: L Indef mengatakan program kesejahteraan pemerintah tidak efektif dalam meningkatkan daya beli di triwulan III.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *