Sebagai tulang punggung dana publik, mendesak pemerintah untuk melindungi IHT

Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Produk Tembakau (IHT) merupakan salah satu departemen strategis nasional yang terus memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. -Salah satu kontribusi industri berasal dari penerimaan cukai dan jutaan crores dari pajak produk rokok yang disetorkan ke negara setiap tahun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penerimaan negara dari pajak bea cukai dan konsumsi meningkat 16,17%. Bentuk Produk Tembakau dan Barang Bekas Ilegal – Sesuai Perpres 54/2020, realisasinya hingga akhir April 2020 mencapai Rp 57,66 miliar atau menyumbang 24,65% dari APBN. Administrasi Umum Kepabeanan adalah Rp 57 triliun, dengan total Rp 66 triliun. Omset meningkat 16,17%. Berdasarkan Perpres No. 54/2020, jumlah tersebut mencapai 24,65% dari target APBN. Menurut laporan di situs sekretariat, minggu lalu, penerimaan pajak konsumsi dari produk tembakau meningkatkan penerimaan pajak konsumsi sebesar 25,08%. Meski demikian, pemerintah tetap secara sepihak menyikapi keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Baca: Perusahaan Internasional Pakai Tembakau untuk Uji Vaksin Covid-19

Pasalnya, banyak regulasi yang telah diundangkan dan diputuskan oleh pemerintah, yang justru memutus keberlangsungan IHT .

Mulai 2019 Kenaikan pajak konsumsi, kenaikan substansial pajak konsumsi dan HJE hingga PMK 152/2019, rencana amandemen implementasi peraturan pemerintah (PP) UU No.109 tahun 2012. Diantaranya, penerapan perda yang tidak sesuai dengan PP 109 adalah pemerintah daerah melarang memajang kotak rokok. Ada banyak peraturan lainnya. Federasi Serikat Pekerja Tembakau, Makanan dan Minuman Indonesia-Seluruh Serikat Pekerja Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudato mengatakan, kenaikan cukai dan harga eceran (HJE) merupakan rencana tahunan dan “dicekik”. IHT. Peraturan ini berdampak pada penurunan produksi khususnya produksi industri sigaret kretek tangan (SKT), dan berdampak pada efisiensi kerja.

Merujuk pada data FSP RTMM-SPSI, 63.000 pekerja rokok terpaksa kehilangan pekerjaannya dalam 10 tahun terakhir. Jumlah industri juga mengalami penurunan dari 4.700 perusahaan menjadi sekitar 700 pada tahun 2019. Sudarto mencontohkan, penyesuaian pajak konsumsi dan tarif HJE sesuai target pendapatan dalam APBN / APBN membuat industri sulit merencanakan produksi dan menentukan harga jual produk. Sudator mengatakan di Jakarta, Jumat (29 Mei 2020): “Kami selalu mendorong pertumbuhan yang moderat dan berusaha menentukan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin.” Sudator juga mengkritik pemerintah karena merevisi kebijakan pemerintah. Rencana 109/2012 untuk perlindungan bahan yang mengandung zat. Produk kesehatan adiktif berupa Produk Tembakau, serta Peraturan Daerah Kawasan Bebas Rokok (KTR) yang melebihi ketentuan di atas yaitu PP109. Menurutnya, aturan tersebut semakin berlebihan sehingga membuat operasional IHT menjadi tidak normal. Lihat regulasi PP 109/2012.

Meskipun hasil pemungutan cukai dan pajak atas produk rokok telah memberikan kontribusi yang besar bagi daerah dan negara.

“FSP RTMM-SPSI berharap agar pemerintah juga memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama TKI yang mengupayakan kehidupan yang layak. Di saat yang sama, Agus Palmji, Ketua Dewan Nasional Dewan Tembakau Nasional Asia Barat (Agus Parmuji) khawatir wabah virus corona akan mematikan industri rokok dalam negeri, yang juga akan mengurangi penyerapan produk tembakau. Mengingat keberadaannya, karena melibatkan 3 juta perokok, maka sekitar 245.371.000 hektar lahan tembakau dihidupkan. “Agus mengingatkan, keberadaan dan perlindungan produk tembakau nasional harus diperhatikan untuk melindungi nasib produsen tembakau tersebut.

Jika semakin banyak pabrik rokok, terutama kelompok kecil dan menengah tutup, jumlah produk tembakau yang terserap. Ini juga akan berkurang.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *