Kementerian Sosial bersiap memberikan dukungan administratif untuk pembentukan Komite Nasional Penyandang Cacat

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan perlu adanya rencana dan tindakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial dalam rapat internal dengan jajarannya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Penyandang Cacat. Sebagai institusi struktural untuk memantau, merealisasikan dan membela hak-hak penyandang disabilitas, Majelis Nasional Kosovo seharusnya sudah terlambat sejak lama. -Tugas pelatihan dalam Keputusan Presiden Komisi Pendidikan Nasional diatur dalam Pasal 131. Sesuai dengan Pasal 132, 134, dan 149 Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas tahun 2016, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mulai menyusun Kuomintang. Keputusan Presiden tersebut kemudian diproses dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kemudian diproses oleh Sekretariat Kementerian Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Sejak awal pekerjaan persiapan, organisasi penyandang disabilitas telah dilibatkan, dan pemerintah telah mempertimbangkan keinginan untuk pembangunan. -Mensos menyampaikan bahwa sebagai asisten presiden, ia dan jajarannya siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dalam peraturan presiden, yakni pembentukan sekretariat KND, pemilihan dan pengusulan calon komisioner presiden.

Selain itu, pekerjaan persiapan pimpinan saat ini, Kemensos akan segera mereview / mengusulkan anggaran tahun 2020 dan memastikan anggaran untuk rencana KND tersedia untuk tahun 2021. Komisi memilih dan mengangkat anggota komite pemilihan. Diharapkan Panitia Pemilu langsung bekerja untuk memilih secara terbuka 14 calon komisaris dan menyerahkannya kepada Menteri Sosial, yang kemudian diusulkan kepada Presiden untuk diputuskan. Sumber daya manusia, kantor kesekretariatan dan infrastruktur. Setelah semua persiapan dijadwalkan selesai pada akhir 2020 dan awal 2021, komisioner terpilih KND dapat segera menyusun rencana kerja, melaksanakan rencana kerjanya, dan menyusun berbagai regulasi yang dipersyaratkan Perpres, termasuk pembentukan Menteri Sosial. ”Jelas KND Tugas sekretariat adalah dukungan administratif. “- Dengan mempertanyakan tanggapan masyarakat terhadap peran Kementerian Sosial dalam pembentukan KMT, Kementerian Sosial memastikan bahwa ia tidak berpartisipasi dalam fungsi KMT mana pun selama menjalankan perannya. KND. -Mensos mengumumkan: “Tidak. Kita harus khawatir, karena Sekretariat hanya dukungan administratif dan Kementerian Sosial tidak akan ikut campur.” Menurut Mensos, keberhasilan KMT akan bergantung pada kinerja anggota terpilih. ——Mensos menambahkan bahwa Pasal 8 Perpres No. 2106 mengatur bahwa koordinasi di tingkat nasional harus dijamin oleh Menteri Sosial, kementerian terkait dan lembaga pemerintah non kementerian – Kementerian Sosial mengupayakan dan terus memperkuat perlindungan dan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi program hak-hak penyandang disabilitas Lembaga dan lembaga di tingkat pusat dan daerah, dipahami bahwa disabilitas adalah masalah horizontal, dan penanganannya melibatkan lembaga lintas departemen. -Mendagri berharap usai diklat Kuomintang dilakukan publisitas khusus dengan banyak pihak.Misalnya bagaimana pihak-pihak terkait melaksanakan regulasi pemerintah dan swasta tentang penyandang disabilitas memerlukan upaya lebih untuk mencapai hak akses fasilitas pelayanan publik dan mengambil tindakan afirmatif. Sadarilah hak-hak dasar orang cacat.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *