Pemerintah menyoroti empat isu utama dalam debat RUU penanggulangan bencana

TRIBUNNEWS.COM-DPR dan pemerintah sepakat untuk mulai membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU) di tingkat Panitia Kerja (Panja). Dalam rapat kerja gabungan dengan Panitia Kedelapan, Senin (7/9/2020), enam perwakilan pemerintah hadir dan sepakat untuk memulai pembahasan di tingkat panitia kerja. -Dalam Raker, Menteri Sosial Juliari P. Batubara selaku perwakilan pemerintah mengajukan empat pertanyaan kunci saat membahas RUU penanggulangan bencana. Empat isu utama tersebut meliputi kelembagaan, anggaran, peraturan pemasyarakatan, dan peran lembaga dan masyarakat. Soal nama organisasinya, tidak perlu menyebut nama organisasinya badan penanggulangan bencana, ”kata Menteri Sosial Julia Li saat bertemu dengan Panitia Kedelapan (9 September 2020). Rapat dihadiri tiga menteri dan tiga wakil Kementerian. Selain Menteri Sosial, terdapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Spinanto. PAN-RB Imanuddin Kementerian Hukum.

Pada rapat yang dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, Lebih lanjut Menteri Sosial memperjelas ketentuan mengenai tata cara dan tata cara penunjukan penanggung jawab suatu instansi, koordinasi, pengembangan dan atribusi fungsi komando dan pembinaan, struktur organisasi, dan “hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan regulasi untuk mengatur sesuai kondisi dan masa depan. Evolusi permintaan mendorong perubahan atau adaptasi, “katanya tentang anggaran. Pemerintah berkeyakinan bahwa alokasi anggaran tidak boleh memasukkan persentase tertentu dari buah ara, tetapi harus diawasi dengan baik.” Untuk menghindari “belanja wajib”, ini akan menambah beban anggaran nasional, dan Memberikan fleksibilitas finansial. Katanya.

Soal sanksi pidana, pemerintah mengusulkan untuk tidak menjatuhkan sanksi minimal yaitu pidana penjara atau denda, melainkan sanksi pidana. Maksimal. Ia mengatakan: “Ini karena kejahatan dalam penanggulangan bencana tergolong kejahatan inkonvensional. . “Kemudian terkait peran perusahaan dan lembaga internasional, pemerintah menerima peran masyarakat. Selama ini masyarakat berperan aktif dalam membantu pemerintah. Misalnya, para filantropis melakukan penggalangan dana masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana.

” Begitu pula dengan peran institusi sosial, institusi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, peran masyarakat juga harus diperhatikan, ”ujarnya.

UU Penanggulangan Bencana merupakan inisiatif Majelis Nasional Indonesia yang dikeluarkan Ketua MPR kepada LG / 05919/20 Mei 2020 Surat DPR RI / V / 2020 itu disampaikan kepada Presiden. Prinsipnya, pemerintah sangat mendukung inisiatif yang dikemukakan DPR RI.

Penanggulangan bencana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun dalam prosesnya, Hal ini dianggap tidak tepat, dan terdapat tantangan dinamis yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Undang-undang yang baru menggantikan No. 24/2007, dan sistem atau pengaturan penanggulangan bencana yang lebih terencana dan komprehensif harus terus dibentuk. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *