Menteri Gus membebaskan 7.488 mahasiswa dari KKN UNP

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar melepas 7.488 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) pada Selasa (23/6). Sebagai peserta Lokakarya Realitas Maya (KKN) di Kantor PDTT Jakarta.

Pada saat diumumkannya Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, KKN yang diselenggarakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya Menteri PDTT, tetapi juga diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Sosialis Soviet Ganefri Kepala Sekolah. Kementerian Kesehatan PDTT Anwar Sanusi dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya. Abdul Halim Iskandar, biasa disapa Menteri Gus, berbicara tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan pedesaan dalam kepemimpinannya. Menurutnya, dua hal penting dalam penggunaan dana pedesaan adalah sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan: “Jika ada dua hal itu, kita bisa mengoptimalkannya dalam proses pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Tentu kecepatan terkait upaya peningkatan SDM dan perekonomian akan sangat meningkat.” – Menteri Gus mengatakan, Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan, akan sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan perdesaan atau antar perdesaan. Sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Kesehatan PDTT mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat menjalin kerjasama antar BUMD di perdesaan.

“Bukan melalui pembentukan BUMD baru. Namun konektivitas antara BUMD atau BUMD dibangun berdasarkan kerjasama antar desa. Semua produk, potensi desa semakin tinggi, jika bisa didapat dari dalam satu kesatuan wilayah. Pengelolaan dari hulu hingga hilir pasti akan membawa nilai tambah yang signifikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. PDTT akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 di bawah naungan Permendes bersifat fleksibel. Serta memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

“Hal inilah yang masih kami hadapi hingga saat ini, dan kami berharap seluruh mahasiswa KKN dapat membantu Anda. Mantan presiden DPRD Jatim itu mengatakan: “Pembangunan hanya berdasarkan kebutuhan berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat, bukan aspirasi.” Menurutnya, penggunaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir selalu berdasarkan keinginan. Hal ini terbukti karena tidak adanya keterhubungan antara development point dan development point. Perkembangan lainnya.

Namun hal ini lebih sesuai dengan kesamaan kepentingan, karena sebagian orang ingin membangun sesuatu pada suatu saat, kemudian sebagian lagi ingin membangun sesuatu melalui dana desa. Ini sangat mudah dimengerti, karena kita sangat membutuhkannya. Ada banyak masalah yang mendasar, namun untuk diselesaikan secara bertahap, proses perencanaan pembangunan berdasarkan model permintaan harus dialihkan ke perencanaan berbasis permintaan untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa. Mantan ketua DPDP Meng Bang mengatakan: -Setiap orang, terutama desa Setiap orang bisa memahami skalanya. Prioritaskan pembangunan desa.

“Saya harap para siswa ini benar-benar memahami skala prioritas pembangunan desa, termasuk desa-desa yang diduduki KKN.” Ia mengatakan: “Saya berharap pekerjaan yang dilakukan di lapangan dapat memberikan sikap positif kepada penduduk desa dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Berikan kontribusi terbesar. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *