Komite Kedelapan dan lima kementerian memperkuat data komprehensif tentang perlindungan sosial

TRIBUNNEWS.COM-Kelima kementerian dan komisi sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) yang komprehensif pada rapat kerja Pansus DPR ke delapan. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci sukses implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini, Jalari P. Batubara, Menteri Sosial menjelaskan pada beberapa tingkatan proses pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk sosial Rencana perlindungan. Proses multi-level ini dimulai di setiap wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. 23 Februari 2014, terkait dengan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23, 13 13 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial mencontohkan bahwa kedua peraturan tersebut berperan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi dan verifikasi (verivali) data kemiskinan. Data tersebut akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial, Kementerian Sosial akan terkena dampak pandemi. Baksos yang terkena dampak menyalurkan bansos- “Proses verifikasi dan konfirmasi data dilakukan di berbagai daerah. Desa / kelurahan yang menentukan, kemudian melapor ke kabupaten / kota, kemudian Kemensos yang menentukan. Menurut data yang kami peroleh, Masih ada 92 kabupaten / kota yang belum mengupdate “data sejak 2015,” kata Menteri Sosial DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020) dan memastikan data kemiskinan tersebut. Keistimewaan PDDT Kabupaten dan Imigrasi (Mendes PDDT) Abdul Abdul Halim Iskandar, Menteri Partai Revolusi Rakyat / Direktur Bappenas Suharso Monoarfa, Dirjen Kependudukan dan Kewarganegaraan, Kementerian Dalam Negeri (Adipati Kapil), Zudan Fakrulloh (Zudan Fakrulloh), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Keuangan Kantor Ahli Keuangan Negara .

Rapat tersebut dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, didampingi oleh Wakil Ketua dan beberapa anggota yang dihubungi secara online. NIK menghitung bahwa 81% Dia berkata: “Kami akan terus cocok sehingga target tahun ini adalah 100%. “— Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 daerah / kota telah aktif melakukan pemutakhiran data komprehensif rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing —” “Tidak kurang dari 103 daerah / kota telah melakukan perbaikan datanya, terhitung Lebih dari 50% data rumah tangga daerah. Kemudian, tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data Bantuan Sosial (BST), ”imbuhnya.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *