Mendes PDTT memastikan penerbitan BLT transparan dan pengawasan ketat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Ini transparan dan diawasi langsung oleh warga. – “Seluruh proses BLT dana desa berbasis desa. Melalui desa, desa menjadi warga desa yang bisa mengawasi,” kata Menteri Halim, Rabu (3 Juni 2020). -Menteri Halim mengatakan, proses penentuan keluarga penerima dana BLT Desa (KPM) dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak orang.

Tiga relawan di desa mulai melakukan pendataan (RT) dari tingkat RT untuk Covid-.

Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan review untuk menentukan kualifikasi KPM.

Setelah itu, daftar tersebut akan dibawa ke tingkat peninjauan khusus desa (Musdesus) untuk menentukan KPM. Di tingkat desa.

Kemudian bawa hasil Mustesus ini ke tingkat Kabupaten / Kota untuk sinkronisasi data, jadi jika tumpang tindih dengan JPS lain jangan dilakukan. PMK No. 50 ada untuk mempercepat penyaluran BLT, Perbup tidak perlu transfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes), ”kata Menteri Gus, panggilan akrabnya.

Desa BFU terkait dengan PBB Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 merupakan bagian penting dari upaya kemanusiaan.

Dana Desa BLT ini, masing-masing KPM (rumah tangga penerima) akan dilakukan bulanan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni) Dapatkan 600.000 IDR.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *