Ditjen Hubla menyelenggarakan acara untuk menyiapkan biaya standar penanganan pelanggaran transportasi

TRIBUNNEWS.COM-Untuk mewujudkan keselamatan navigasi dan perlindungan maritim, salah satu elemen yang harus dioptimalkan adalah penerapan hukum untuk memprediksi dan menangani kasus kejahatan maritim. — Komando Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) Kementerian Perhubungan Administrasi Umum Perhubungan melakukan persiapan biaya standar di Golden Boutique Hotel Jakarta mulai tanggal 20-23 Oktober 2020 untuk menangani kasus kejahatan transportasi. Pimpinan KPLP dalam sambutannya disampaikan oleh Kepala Penjaga Pantai dan Laut Ahmed (Fourmasyah) bahwa sebagai pimpinan cabang penegakan hukum, pimpinan KPLP secara resmi mengumumkan kegiatan ini. Sebagai aparat penegak hukum khususnya di bidang penegakan hukum. Terkait kejahatan maritim, saat ini terdapat sekitar 400 personel yang tersebar di wilayah Indonesia dan didukung oleh aparat penegak hukum wasmatlitrik, seperti aparat intelijen, aparat patroli dan pesantren dan lain-lain. — Lebih lanjut, Fourmasyah mengatakan penegakan PPNS harus didukung dengan perencanaan dan anggaran yang tepat untuk menciptakan proses penegakan yang efisien, ekonomis dan efisien. -Fourmasyah menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan rumusan, mekanisme dan kesatuan anggaran untuk kegiatan penanganan perkara. Dispatch sebaiknya digunakan dalam proses wasmatlitrik dan investigasi sebagai bentuk proses penegakan hukum, kami yakin akan mampu memperkuat pengawasan keselamatan dan keamanan navigasi dan perlindungan maritim.

“Kepada para pembicara dan peserta, saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Beliau bersedia membagi ilmunya dan memberikan saran. Semoga bermanfaat bagi aparat penegak hukum Administrasi Umum Angkutan Laut. – Bersamaan dengan itu penegak hukum dan intelijen PPNS Kepala Dinas Adi Affandi menyatakan maksud dan tujuan penahanan adalah untuk standarisasi mekanisme dan prosedur penanganan perkara tindak pidana maritim, serta untuk mendapatkan rancangan anggaran / wasmatlitrik dan bagian penyidikan bagi aparat penegak hukum. Adi menambahkan kegiatan ini dipengaruhi oleh Ditjen Pelayaran. (Ditjen Hubla) Penyidik ​​Layanan Umum (PPNS) dan Komisi (PPK) atau beberapa unit pelaksana teknis (UPT) di bawah pengawasan pengelola anggaran, mereka telah melakukan penyidikan terhadap angkutan laut. Ini dari Kantor Bareskrim Polri Diimpor oleh Administrasi Umum Kepabeanan Kementerian Keuangan, Kelautan dan Perikanan dan Administrasi Umum Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan Divisi Perencanaan Administrasi Umum Perhubungan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *