Klarifikasi kekhawatiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang tim COVID-19 di bidang pendidikan

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyesuaikan pelaksanaan pedoman pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan virus Corona 2019 Tahun ajaran 2020/2021 selama pandemi COVID-19. Berdasarkan regulasi terbaru, mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di area kuning dan hijau telah menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan kasus COVID-19, terutama di dua wilayah. Perlu digarisbawahi mengingat bahwa pembelajaran tatap muka terbuka di kawasan kuning dan hijau juga merupakan wujud banyaknya keinginan pemerintah untuk menyadari keterbatasan dan dampak negatif masyarakat terhadap pendidikan jarak jauh.

PJJ adalah menjamin hak pendidikan bagi peserta didik pada saat pandemi Pilihan yang dihormati. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, pemerintah menyadari potensi klaster baru dibuka untuk layanan tatap muka. “Namun, kami telah mengeluarkan instruksi untuk membuka satuan pendidikan di area kuning dengan izin dari kelompok kerja setempat untuk mempercepat penanganan COVID-19. Kepala sekolah harus mengisi checklist pencegahan COVID-19, dan Jumeri mengatakan dalam conference call ini: “Diverifikasi oleh Pokja Percepatan Pengelolaan COVID-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah / Kota.” Menurut Jumeri, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap, dengan syarat jenjang pembelajaran harus mencapai 30-50% SD, SMP, SMA dan SMK. Standar awal 28-36 siswa per kelas menjadi 18 siswa.

Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), awal 5-8 siswa menjadi 5 siswa per kelas, yang diturunkan dari standar awal 15 siswa per kelas Hingga persyaratan 5 siswa per kelas.

Demikian pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dan sistem rotasi (shift) kelompok belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pengajar akan diterapkan.Sesuai situasi dan kebutuhan, lanjut Jumeri, pendidikan dan Kementerian Kebudayaan telah menerima laporan dari berbagai daerah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dengan dibukanya kembali satuan pendidikan di Kabupaten Kuning, muncul gugus-gugus baru. Insiden kumulatif dari bulan Maret hingga Agustus. Selain itu, siswa dan tenaga pendidik tidak berada di satuan pendidikan. Di lingkungannya masing-masing. ”Jika ada tanda-tanda bahwa satuan pengajar dalam keadaan tidak aman atau tingkat risiko di daerah tersebut telah berubah, maka pemerintah daerah akan terpaksa menutup lagi satuan pengajar tersebut. Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja untuk mempercepat pengobatan. Jumeri mengatakan: “Kami akan memantau COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah tersebut. “Karena kurangnya” wilayah 3T “, banyak satuan pengajaran merasa sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang akan berdampak negatif permanen pada tumbuh kembang anak. Perkembangan psikososial .

Saat ini, 88% dari semua wilayah 3T berada di Daerah kuning dan hijau, melalui penyesuaian SKB ini, satuan pendidik yang siap dan mau melakukan pembelajaran tatap muka berkesempatan berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, mengatakan bahwa letak geografis Kabupaten Nunukan meliputi tiga Kategori, yaitu kategori kota, seperti Nunukan dan Nunukan selatan, kategori pulau terluar, seperti kabupaten Sebatik; dan hanya kawasan 3T yang cukup terpencil, seperti Kecamatan Krayan. ”Kabupaten Nunukan hampir 30% Tidak ada internet, jadi guru harus aktif mengunjungi asrama siswa karena tidak ada jaringan internet. Namun dengan mengacu pada empat perintah menteri tersebut, kami telah melakukan tindakan peningkatan kesadaran di antara para guru agar mereka patuh pada peraturan kebersihan. “Kata Junidi. Kewenangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tingkat kabupaten mensyaratkan satuan pendidikan yang berada di wilayah hijau dan kuning untuk mengisi semua daftar periksa yang menyangkut prosedur kesehatan.

Jika tidak ada sekolah, sekolah tidak akan dapat melakukan pembelajaran tatap muka (1) persetujuan. Pemerintah daerah / kantor wilayah, (2). Kepala Sekolah (3) Komite Sekolah (4). orangtua. Jika orang tua tidak setuju, siswa tersebut akan terus belajar di rumah dan tidak dapat dipaksa. Apabila unit penyuluh dalam keadaan berbahaya atau tingkat resiko wilayah berubah maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menutup unit tersebut kembali. Direktur Jenderal Zhu Meili mengatakan: “Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yang didukung oleh pemerintah pusat.” Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja. Mempercepat pengobatan. Pantau tingkat risiko COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di area tersebut. Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang diperoleh dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 wilayah / kota di zona merah, 222 wilayah / kota di zona oranye, dan 177 wilayah Wilayah / kota berada di wilayah kuning, dan sisanya 82 wilayah / kota berada di wilayah hijau, dan wilayah ini tidak terpengaruh. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 23.150 satuan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB telah mengumumkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Diantaranya, 6.238 sekolah berada di zona kuning dan melaksanakan BDR, sedangkan 1.063 sekolah belajar tatap muka. Jumeri menambahkan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *