Menteri Dalam Negeri tidak melarang penggunaan ojek in-line atau biasa

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri Kapuspen, juga Plt. Direktur kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Panglima Tertinggi pemerintah, Bahtiar, mengklarifikasi pesan bahwa Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, melarang pengoperasian ojek online atau secara tradisional selama pandemi Covid-19. -Bahtiar (Bahtiar) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, Ketetapan tersebut ditujukan kepada pejabat negara dalam “Pedoman Tatanan Produksi Normal Baru dan Keselamatan Penyakit Virus Corona 2019” (Covid-19) Dalam Negeri dan Dalam Negeri Saat berpisah (Pemda), sebenarnya ada pedoman bagi ASN untuk menyambut kehidupan normal baru. Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada larangan ojek. Tolong dicatat. Himbauan itu hanya untuk mencegah kemungkinan terpapar virus.

“Protokol ini dituangkan dalam bentuk imbauan dari Kementerian Dalam Negeri dan pejabat pemerintah daerah, menyambut baik produksi normal baru dan ketertiban keselamatan. Sesuai notifikasi Covid-19, Covid-19, gunakan transportasi umum, khususnya penggunaan helm bersama Cakupan regulasi dalam Peraturan Menteri sebenarnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan pejabat daerah.Selain itu, Bahtiar mencontohkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur lalu lintas. Pengoperasian ojek online / ojek tradisional disahkan oleh Kementerian.Helm disediakan oleh supir ojek, karena helm penumpang merupakan helm yang saya pakai untuk penumpang lain, sehingga cenderung menjadi sarana komunikasi Batial Dijelaskan.

Mengenai perbedaan tafsir makna. Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan amandemen dan perbaikan, “Agar tidak terjadi tafsir yang berbeda maka akan segera dilakukan perubahan dan penyempurnaan terkait,” ujarnya. – Oleh karena itu, kata dia, Dalam Perpres tersebut fokusnya lebih pada penggunaan headset bersama. Mempertimbangkan kewaspadaan dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm bersama pada sepeda motor baik itu ojek online maupun helm biasa menjadi sumber penyebaran Covid 19. Oleh karena itu, ditekankan Berhati-hatilah.

“Dalam peraturan ini, tidak ada larangan penggunaan ojol dan ojek biasa. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyambut baik pihak ojek / ojek / ojek online memiliki perjanjian operasi yang ketat. Sehingga potensi penyebaran virus bisa dihilangkan. Tapi yang pasti Menteri Dalam Negeri tidak pernah melarang sepeda motor. Peredaran taksi, bahkan dalam peraturan menteri, hal ini jelas ditegaskan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *