Menteri Gus membebaskan 7.488 mahasiswa dari KKN UNP

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar melepas 7.488 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) pada Selasa (23/6). Sebagai peserta Konferensi Kerja Realitas Maya (KKN) di Kantor PDTT Jakarta.

Dalam publikasi KKN United Nations Development Program yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme, selain Menteri PDTT, Presiden United Nations Development Program Universitas Kanefri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan PDTT Anwar Wai Sanusi dan banyak pejabat pemerintah Sumatera Barat lainnya. Abdul Halim Iskandar, biasa disapa Menteri Gus, berbicara tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan pedesaan dalam kepemimpinannya. Menurutnya, dua hal penting dalam penggunaan dana pedesaan adalah sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

“Jika ada dua hal ini, maka kita dapat mengoptimalkannya dalam proses pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Tentunya hal ini terkait dengan upaya peningkatan SDM dan perekonomian yang akan sangat diakselerasi.” – Gu Menteri Si mengatakan, terkait dengan pertumbuhan ekonomi perdesaan akan sangat efektif dan efisien dilaksanakan di perdesaan atau antar perdesaan. “Sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, PDTT Kementerian Kesehatan mendorong keberadaan perdesaan. Badan Usaha (BUMDes) bisa bekerjasama antar BUMD di perdesaan.

“ Bukan dengan mendirikan BUMDes baru. Namun, konektivitas antara BUMD atau BUMD didasarkan pada kerja sama antar desa. Jika bisa dikelola dari hulu hingga hilir dalam satu kesatuan wilayah, semua produk dengan potensi perdesaan pasti akan membawa nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa ”, ungkapnya-Kementerian Kesehatan PDTT akan Usahakan semaksimal mungkin agar prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dibawah naungan Permendes fleksibel dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan .- “Ini misi kami dan masih menghadapi tantangan. Kami berharap seluruh mahasiswa KKN dapat membantu dalam perencanaan. “Pembangunan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat atas berbagai persoalan sosial, bukan pada aspirasi,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu. Perkembangan lainnya.

Tapi ini lebih karena kepentingan yang sama, karena beberapa orang ingin membangun sesuatu pada suatu saat, dan kemudian beberapa orang ingin membangun hal lain dari penduduk desa yang didanai. “Ini sangat mudah dipahami karena kita sangat membutuhkannya. Terlalu banyak masalah mendasar dan masih ada masalah yang harus diselesaikan. Namun secara bertahap proses perencanaan pembangunan model berbasis permintaan perlu bergeser ke perencanaan berbasis permintaan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pertanyaan: Mantan Ketua DPRD Jombang menjawab: “Desa ini. -Setiap masyarakat, terutama masyarakat di desa, dapat memahami skala prioritas pembangunan desanya.

“Saya harap para siswa ini benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan skala pembangunan prioritas. Di desa-desa termasuk yang ditempati KKN. Ia mengatakan:“ Saya berharap semua yang dilakukan di lapangan mendapat respon positif dari warga desa dan berkontribusi bagi kesejahteraan warga desa. Berikan kontribusi terbesar. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *