Untuk memastikan bahwa Bansos mencapai tujuannya, Menteri Sosial secara ketat memeriksa pemasok pemasok bahan makanan Bansos

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirimkan barang yang tidak pantas,” Menteri Sosial Juliari (07 / 14/2020).

Ia mengatakan bahwa karena pasokan produk bansos sudah mulai, dalam pengawasan di tempat, jika ditemukan suatu kasus maka dapat dipastikan akan segera ditangani.

“Kami segera panggil penjual terkait untuk mengecek ulang informasinya. Jika ditemukan masalah tentu akan kami lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Intinya, kita harus memastikan bahwa semua proses penyaluran bansos mengikuti prinsip kehati-hatian,” ujarnya. -Mensos Juliari pada prinsipnya mengatakan bahwa Kementerian Sosial memastikan setiap penggunaan anggaran dapat diperhitungkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Secara internal, Kementerian Sosial dan Jamsostek mengaktifkan pengendalian internal melalui Badan Pengawas Intern pemerintah (APIP).

“Ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk mengalokasikan bantuan sosial dari kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Pengendalian, Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Biro Kebijakan Pengadaan. Mendapat bantuan selama masa pengadaan utilitas (LKPP), ”ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan penyaluran bansos, hadir pula aparat penegak hukum, termasuk personel dari Mabes Polri dan Partai Rakyat. – Menteri Sosial Juliari mengatakan aparat penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial pertolongan pertama. Perlu membuatnya lebih efisien. Bersikaplah terus terang dan rujuk ke panduan pada saat yang sama dan pastikan tidak ada penipuan di tempat kejadian. -Sebagai bagian dari pengawasan, Kemensos mengundang polisi dan Panitia Pemberantasan Korupsi untuk bersama-sama meninjau proses penyaluran bansos, khususnya di Kiev di Jakarta dan Bodtabek, serta melakukan dialog. Kontak. “- Menjaga fungsi pengawasan yang penting dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bahwa bantuan harus tepat sasaran. Jutaan KK. Rinciannya, setidaknya ada 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta, dan 600.000 rumah tangga di Kabupaten Bogor dan wilayah Depok, Tangerang, Tanger dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). . Urusan menyebutkan bahwa bantuan sosial untuk sembako DKI dan Bodetabek bernilai Rp 600.000 / bulan / keluarga, dan secara teknis penyalurannya dua kali sebulan.

Penyaluran bansos tahap pertama akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Artinya, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa penyaluran bantuan sembako periode Juli 2020 hingga Desember 2020 senilai 300.000 per bulan per rumah tangga. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *