Kementerian Dalam Negeri menghormati proses pemakzulan Bupati Jamber Faida

Amsterdam TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghormati proses politik yang telah dilalui Pemerintah Kabupaten Jember terkait isu pemakzulan Kabupaten Jember Faida Ekspres, dan opini di rapat paripurna (HMP).

“Kementerian Dalam Negeri menghormati proses politik di Kabupaten Jember sebelum putusan Mahkamah Agung (MA),” kata Kepala Pusat Pers: Kapuspen, Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Ambon, Kamis (7 Juli 2020). ): Kementerian Dalam Negeri sedang memantau pelaksanaan kompetisi inovasi daerah atas rencana adaptasi baru – tidak hanya itu, keputusan bersama pada rapat paripurna DPRD juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk menguji materi dan membuktikan apakah bupati Raja James diberhentikan merupakan bukti yang cukup . Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga menghormati prosedur hukum yang berlaku saat ini.

“Nanti dia bilang akan diadili di Mahkamah Agung. Kami tinggal menunggu prosedurnya. Intinya, kami menghormati prosedur politik dan hukum yang sedang berjalan,” jelas Bahtiar.

Selama ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman kebijakan di Kabupaten Jember.

Baca: Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan tandatangani nota kesepahaman tentang reformasi pemerintahan

Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember tidak memiliki Perkada tentang APBD, melainkan hanya memiliki Perkada di APBD, sehingga harus ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Bantu dia dalam menyetujui Perkada pada APBD.

“Ia memperkenalkan unsur FORKOMPIMDA kepada Gubernur Jawa Timur. Bupati Jamber dan DPRD Jamber bersama-sama menyetujui APBD 2018 tahun anggaran 2018,” ujarnya. Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan bahwa gubernur berfungsi sebagai pemerintahan fungsional pemerintah pusat W Akil, mendorong peninjauan kembali sesuai dengan SPT gubernur, dan segera melaporkan hasil peninjauan, serta mendorong tim peninjau untuk memasukkan bansos sebagai isi peninjauan. Sesuai tahapan dan tenggat waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Jember yang belum mencapai kesepakatan bersama dengan APBD 2020 dapat dikenai sanksi. Dia menjelaskan, setelah menerima hasil peninjauan oleh Gubernur Jawa Timur, pihaknya mengumumkan sanksi atas pelanggaran administratif. ——Ketentuan pemberhentian kepala daerah sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *